Pencairan Banprov Infrastruktur Telat

Bantuan Pemerintah Provinsi (Banprov) Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur daerah Ciamis hingga saat ini belum dicairkan.

Padahal, pelaksanaan pembangunan fisik di Ciamis rata-rata sudah mencapai 50%. Anggota Komisi III DPRD Ciamis Totong Herawan mengatakan, sekalipun belum ada pencairan, hasil pengawasan semua pekerjaan sudah sesuai dengan rencana. Berdasarkan peninjauan yang dilakukan di sejumlah tempat pekerjaan infrastruktur di Ciamis, mayoritas sudah melaksanakan pekerjaan. ”Bahkan ada beberapa pekerjaan yang sudah hampir selesai. Sebagian lagi ada yang baru menyelesaikan pekerjaan antara 30-50%, namun semuanya sudah berjalan,” ungkap Totong. 

Totong yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Ciamis mengaku, akibat keterlambatan pembayaran, kegiatan pembangunan memang belum sepenuhnya bisa terlaksana karena ada beberapa pelaksana yang mengalami keterbatasan dana. Totong menyampaikan, Pemda Ciamis harus proaktif melakukan koordinasi ke provinsi agar pencairan anggaran pekerjaan bisa lebih cepat. ”Hal itu dilakukan agar kualitas pembangunan bisa lebih baik,” kata Totong. 

Terpisah, Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Ciamis Andang Firman menjelaskan, belum cairnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Ciamis karena ada perbedaan syarat pencairan dari tahun sebelumnya. ”Sekarang untuk pencairan bukan hanya dari persyaratan kontrak seperti tahun lalu atau sistem pembayaran 50%, 30%, dan 20% pekerjaan. Supaya pencairan bisa dilakukan seluruhnya, tahun ini persyaratan harus dilengkapi nilai kontrak dan addendum (perubahan) jika ada perubahan,” ujar Andang. 

Kalau tidak disertakan addendum, lanjut Andang, jika terjadi perubahan, tidak bisa dicairkan. Untuk itu, lanjut Andang, semua berkas yang diajukan untuk tahun ini jauh lebih lengkap. ”Sebetulnya kalangan pemborong sudah menerima sosialisasi ini, mungkin mereka belum bisa meninggalkan perubahan mekanisme ini,” jelas Andang. 

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kabupaten Ciamis Taupik Gumilar menambahkan, pihaknya memahami kondisi pelaksana di daerah. Namun, lanjut dia, semua berkas pengajuan untuk pencairan saat ini sudah selesai dan sudah diajukan kepada provinsi.