Kasus anak-anak sekolah yang harus meniti jembatan gantung di Lebak, Banten, menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur harus serius ditangani. Belum lagi persoalan jalan yang rusak dan irigasi yang tidak pernah dibangun.
Padahal, menurut anggota komisi V dari Fraksi PKS Akbar Zulfakar, setiap tahun anggaran APBN untuk infrastruktur terus meningkat. Karena itu pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terkait infrastruktur yang tersedia bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah pelosok.
"Memang infrastruktur harus ada evaluasi secara keseluruhan. Karena ini menyangkut keselamatan dan pelayanan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, apalagi anggaran infrastruktur tiap tahun meningkat," ujar Akbar kepada Jurnalparlemen.com, Senin (23/01).
Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBN 2011 sebesar Rp 3,9 triliun. Sementara Kementerian Keuangan mencatat dana SILPA 2011 mencapai Rp 39,2 triliun.
Dana sisa lebih perhitungan anggaran tersebut didapat dari sisa menyerap anggaran seluruh kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 129,3 triliun pada 2011 dan defisit anggaran berkisar Rp 90,1 triliun. SILPA ini akan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan tahun 2012 antara lain untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah.
Menteri PU Djoko Kirmanto menjelaskan bahwa dalam APBN 2012 kementeriannya mendapatkan alokasi sebesar Rp 62,56 triliun. Sekitar 96,26 persen (Rp 60,22 triliun) dialokasikan untuk tiga direktorat jenderal. Yakni, Ditjen Sumber Daya Air Rp 16,44 triliun (26,3 persen), Ditjen Bina Marga Rp 30,95 triliun (49,5 persen) dan Ditjen Cipta Karya Rp 12,83 triliun (20,5 persen).
