Perlukah DPD Ganti Nama?

Pada 5 April 2012 lalu, secara resmi dalam Rapat Paripurna DPD RI, telah ditetapkan nama populer Dewan Perwakilan Daerah RI sebagai Senat Republik Indonesia.

"Penamaan populer ini untuk menghilangkan kerancuan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa DPD RI di plesetkan dengan Dewan Pimpinan Dewan partai maupun ormas. Ambiguitas nama ini yang membuat nama DPD RI tidak terlalu populer di mata masyarakat," demikian diungkapkan Ketua DPD RI Irman Gusman dalam dialektika di Presroom DPR RI, tentang "Perlukah DPD Ganti Nama?",Kamis (12/4).

Irman mengatakan, orang yang pertama kali mempopulerkan anggota DPD sebagai senator ini adalah Presiden SBY. "Saat itu, saya ikut rombongan Presiden SBY menghadiri KTT APEC ke Chili, pada Nopember 2004 lalu. Dimana dalam forum Apec itu, saya diperkenalkan Presiden SBY, sebagai ketua senator," ujarnya.

Menurut Irman, penamaan Senat RI dalam paripurna DPD RI hanyalah proses formal, karena secara informal nama senat telah dipopulerkan lebih dahulu.

"Masyarakat serta para pakar hukum dan politik, baik dari dalam dan luar negeri, juga memberikan tanggapan positif. Intinya, secara konstitusioanal penamaan populer ini tidak bertabrakan dengan spirit UUD 1945. Senat RI hanyalah nama lain dari DPD RI, karena secara generik, kamar kedua dalam sistem parlemen memang disebut senat," ujarnya.

Sebagai langkah awal, kata Irman, pihaknya hanya berharap ada perubahan penyebutan lembaga DPD RI menjadi Senat Indonesia. Penyebutan kata 'senat' menjadi sangat penting dari beberapa tinjauan. Secara bahasa, hal ini untuk memperjelas kerancuan dengan penyebutan DPD dalam kepanjangan yang lain, seperti Dewan Pimpinan Daerah partai dan lain sebagainya.

"Secara fungsional, penyebutan kata 'senat' juga akan memberikan penjelasan kepada rakyat mengenai fungsi dan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan. Disamping itu, kata 'senat' terasa lebih sesuai untuk membedakan dengan kamar bawah parlemen (DPR), sehingga tidak terjadi kebingungan dalam masyarakat mengenai tugas fungsi dan eksistensi kamar atas dan kamar bawah parlemen Indonesia," tegasnya.