Nama DPD Jadi Senat Dipaksakan

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR tidak setuju dengan kebijakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman yang memutuskan penyebutan nama populer lembaga pimpinannya menjadi “senat”.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo, penyebutan nama DPD menjadi senat terkesan dipaksakan dan mengada-ada. Terlebih, nama DPD merupakan amanat Undang-Undang (UU) No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). “Di dalam undang-undang kan namanya sudah DPD. Kalau bicara eksistensi dan konsistensi, seharusnya ikuti saja ketentuan hukum yang sudah ada. Apalagi, konsep DPD relatif berbeda dengan senat di negara lain,” kata Ganjar di Jakarta kemarin.

Diberitakan sebelumnya, dalam diskusi bertajuk “Peran, Fungsi, dan Aktualisasi Senat dalam Sistem Parlemen di Berbagai Negara” di Jakarta, Selasa (3/4), Irman menyatakan bahwa DPD secara resmi menamakan dirinya sebagai senat untuk penyebutan populer. Menurut dia, penamaan ini untuk menghentikan kerancuan pemahaman sistem parlemen di Indonesia. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia menekankan, yang terpenting, penyebutan nama populer ini membantu mengidentifikasi keberadaan DPD atau senat di masyarakat.

Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin tidak mempermasalahkan pergantian nama populer DPD menjadi senat. Dia memandang, istilah senat sudah dikenal secara universal. “Yang penting, dalam agenda kenegaraan dan surat-surat resmi yang dipakai tetap nama DPD,” katanya.