Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai didesak segera mengambil kebijakan untuk menalangi penyaluran raskin kepada RTS. Desakan itu terungkap dalam pertemuan antar Komisi C DPRD Tanjungbalai dipimpin Ketua Komisi Hj Artati beserta sekretaris Hakim Tjoa Kien Lie dan anggota dengan seluruh lurah beserta Kepala Bagian Perekonomian Setdakot Tanjungbalai, Syarifuddin Harahap di Gedung DPRD Tanjungbalai, Selasa (19/4).
Sekretaris Komisi C Hakim Tjoa Kien Lie menyatakan, penyaluran raskin kali ini dinilai menimbulkan beban bagi warga miskin. "Betapa tidak, masyarakat harus menyediakan dana di depan baru beberapa waktu kemudian menerima jatah raskin yang disalurkan melalui kantor kelurahan masing-masing.
"Pemko Tanjungbalai hendaknya dapat mengambil kebijakan agar persoalan ini tidak menimbulkan beban bagi masyarakat, tetapi segera mencari solusi atau menyediakan dana talangan mengantisipasinya seperti halnya kegiatan raskin madani," kata Hakim
Ketua Komisi C Hj Artati menyatakan, dalam waktu dekat akan mengundang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Bagian Perekonomian yang intinya untuk membicarakan masalah penyaluran raskin kepada masyarakat. "Masalah ini harus secepatnya diselesaikan dan jangan sampai menimbulkan beban kepada masyarakat miskin," katanya. (indra sikoembang/arsyad yus)
