Untuk mendukung industri pembuatan baterai bagi kendaraan listrik (EV Battery) yang digerakkan oleh Indonesia Battery Corp, PT Freeport Indonesia tengah membangun smelter tembaga baru dengan kapasitas 1,7 juta ton/ tahun di Kawasan Industri JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia mengungkapkan pembangunan tersebut membutuhkan dukungan listrik sebesar 170 megawatt dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid menyarankan PT Freeport untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan smelter baru tersebut. Hal tersebut diungkapkan Nusron pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
“Disebutkan (Freeport) membutuhkan 170 megawatt untuk kepentingan pembangunan smelter tembaga yang semuanya di-absorb dari PLN. Tentunya ini dari PLTU karena hari ini yang oversupply itu adalah PLTU. Nah, kalau kita ada sinergi sesama grupnya di bawah Pak Hendi (MIND ID) tentunya kita juga berpikir supaya di dalam smelternya Freeport ini tentang pentingnya PLTS. Minimal toh kalau belum PLTS yang ada ISS-nya belum ada baterainya, minimal untuk siangnya pakai PLTS, malamnya baru pakai PLN,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Selain untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar, penggunaan listrik dari energi baru terbarukan juga disebut sebagai salah satu penebus ‘dosa lingkungan’ yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut. Pada rapat terkait Progres Indonesia Battery Corp (EV Battery) dan Program Hilirisasi Minerba (Progress Proyek Smelter) itu, Nusron juga menyinggung nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh PLTS.
“Kenapa? Karena mau tidak mau ke depan harus ada pengurangan emisi untuk mengurangi beban dosa-dosa lingkungan yang dilakukan oleh Freeport maupun dosa-dosa lingkungan yang harus dilakukan oleh Aneka Tambang dan dosa-dosa lingkungan yang dilakukan oleh MIND ID kan harus ditebus nih. Ditebusnya adalah PLTS salah satunya, sebelum Indonesia menerapkan pajak karbon. Toh nanti kalau Bapak membangun PLTS kan juga ada sertifikat karbonnya bisa dijual,” tambah legislator daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut.
