Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan kerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2017.
Sebab sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada tahun anggaran APBD 2017 mencapai Rp 13,1 triliun.
Pras menyebut silpa itu melonjak dari tahun lalu yang hanya Rp 7 triliun.
"Ini bagaimana SKPD? Masa gue mau pakai gaya Ahok lagi?" ujar Prasetio dalam rapat pembahasan tindak lanjut Laporan Keuangan Pertanggungjawaban di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).
Dalam beberapa rapat, Pras panggilan akrabnya, mempertanyakan alasan silpa yang tinggi. Dia tidak kunjung menandatangani Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2017 karena merasa belum mendapat penjelasan mengenai tingginya silpa itu.
Pras menegaskan, bahwa dia bukan ingin menghambat Pemprov DKI Jakarta. Dia hanya ingin pihak eksekutif bisa bekerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
Dia meminta eksekutif tidak takut menggunakan anggaran yang sudah disahkan November tahun lalu.
"Enggak usah takut, kalau hati teman-teman bersih, ini pasti beres," tegaa Pras.
Pembahasan mengenai silpa ini pun merembet ke masalah lain. Pras menyinggung sejumlah permasalahan di Ibu Kota yang dia soroti.
Dia juga mempertanyakan soal terminal bayangan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
Namun, sampai sekarang belum ada perubahan atas laporannya tersebut. Selain itu, pedagang kaki lima juga sering berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, khususnya pada malam hari.
Pras mengaku telah berkali-kali mengemukakan permasalahan itu, tetapi tidak ada hasilnya.
Padahal, perhelatan internasional Asian Games sudah di depan mata. Pras meminta keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk membuat Jakarta tertib.
"Tolong itu semua dikonsolidasikan. Tanggal 18 Agustus sudah ada pesta besar di Jakarta ini," ujar penasehat Fraksi PDI-P itu.
