Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut muncul kejanggalan rencana anggaran yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Prasetio mempertanyakan peran dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Hal-hal seperti ini, tolong masalah lem Aibon, pulpen, dan lain-lain. Mungkin itu baru perencanaannya. Terus Bappeda-nya bagaimana. Ini semua masih ada di ranah Bappeda belum masuk ke Banggar besar juga," ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).
Kejadian anggaran aneh membuat Prasetio mempertanyakan peran dari TGUPP. TGUPP tidak boleh menjadi penghambat kerja SKPD.
"Makanya, TGUPP sebanyak itu, di mana dia? Jangan dijadikan TGUPP ini hanya menakutkan SKPD, mereka jadi nggak kerja. Jangan menakutkan untuk kerja yang baik, jadi ketakutan. Ayo jabarkan yang baik, perencanaan yang baik. Nanti di Banggar besar (setelah pembahasan di komisi) kita diskusi yang layak," sambung Prasetio.
Menurut Prasetio, Jakarta masih memiliki masalah banyak. TGUPP harus membantu SKPD jelaskan anggaran prioritas dan bukan.
"Panggil SKPD-nya jelaskan mana prioritas dan tidak prioritas. Pendapat saya, TGUPP, saya nggak ngerti itu apa," ujar Prasetio.
Diketahui, PSI menyoroti rencana anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Lalu anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI. Namun, Dinas Pendidikan mengatakan anggaran itu hanya sementara dan sudah diperbaiki.
