Indonesia bagian timur merupakan wilayah yang harus diprioritaskan untuk dimekarkan. Demikian disampaikan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra Rindhoko Dahono Wingit saat berbincang dengan Jurnalparlemen.com, Selasa (25/9).

Wilayah seperti Papua, Maluku dan Sulawesi terlalu luas, sehingga layak untuk dimekarkan agar terjadi percepatan pembangunan. "Namun harus didukung oleh sumber daya manusia," kata Rindhoko.
 
Sebab di beberapa kawasan justru tidak memiliki SDM. Manokwari, Papua, misalnya, tidak punya tenaga pengajar yang mau bekerja untuk wilayah pegunungan. "Tapi bisa diambil dari Jawa. Banyak tenaga honorer yang mau kok, asal diberi kesempatan jadi PNS," jelasnya.

Memang, dampak dari pemekaran adalah pada anggaran. Pemerintah pusat akan menggelontorkan dananya. Tapi Rindhoko meyakini bahwa sumber daya alam Indonesia sangat kaya asal bisa diolah. "Hanya saja ini soal kontrol dan pengawasan. Dana transfer daerah saja sampai saat ini tidak terkontrol. Bahkan bisa jadi sumber korupsi," katanya.

Kata Rindhoko, banyak pejabat daerah yang punya kesempatan bepergian ke luar negeri tidak jelas urusannya. "Mereka pergi ke luar negeri sudah seperti arisan, semua kebagian. Itu dananya dari APBN, dana transfer daerah yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan," jelasnya.