Dipertanyakan, Alokasi DAU dan DAK

Dana transfer ke daerah yang selama ini dilakukan secara tidak transparan mulai membuat anggota DPR terusik. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, Rabu (19/9), anggota Komisi II mempertanyakan kriteria dan alokasinya.

"Kalau dana alokasi umum dan alokasi khusus tidak diketahui alokasinya, akan kami tolak," kata Ketua Komisi II Agun Gunandjar Sudarsa.

Menurut Agun, ketidakjelasan kriteria dan alokasi ini yang akan 'membawa korban' yakni banyaknya kepala daerah yang masuk penjara. "Kalau sekarang banyak wacana hukuman mati bagi koruptor, Komisi II berpikir jangan sampai ada yang dihukum mati karena korupsi," kata dari politisi Partai Golkar ini.

Menurut Kementerian Keuangan, transfer daerah dalam  RAPBN 2013 direncanakan Rp 518,9 triliun atau lebih tinggi 40,1 triliun dari pagu APBN-P 2012. Dana transfer daerah meliputi transfer dana perimbangan dan transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Dana perimbangan terdiri dari DAU Rp 306,2 triliun atau naik 32,3 triliun dari APBN-P 2012. Sementara DAK sebesar Rp 29,7 triliun atau naik Rp 3,6 triliun. Sedangkan dana penyesuaian Rp 70,4 triliun atau naik Rp 11,9 triliun.

Sedangkan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat setara dua persen plafon DAU nasional. Begitu juga dengan dana otonomi khusus Aceh.