DPRD: Kinerja Dishub Medan buruk

Ketua panitia khusus (pansus) Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Pelayanan Perhubungan Kota Medan Irwan Sihombing, menilai kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan masih bobrok. Penilaian ini terkait masih buruknya pelayanan parkir dan menjamurnya terminal liar di kota Medan.

Penilaian ini disampaikan Irwan Sihombing kepada wartawan, usai terpilih Ketua Pansus ranperda retribusi pelayanan perhubungan menyikapi pelayanan parkir dan masalah terminal liar serta kemacetan di kota Medan. Dikatakan Irwan, kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan sangat buruk dan tidak berpihak kepada masyarakat yakni peningkatan pelayanan.

Ditegaskan Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan ini, Irwan Sihombing, pansus akan bekerja maksimal dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Seperti keberadaan terminal, pansus akan terjun langsung melihat kondisi terminal resmi dan liar yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Ditambahkan Irwan, terminal liar dianggap sangat menggangu masyarakat umum, baik kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi terminal serta kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas di inti kota.

Bukan itu saja sebut politisi Demokrat ini, masih lemahnya kinerja Dishub masalah penataan parkir di kota Medan. Akibat kelemahan kinerja tersebut sehingga berpengaruh terhadap kemacetan lalin dan diduga kebocoran PAD. “Dishub harus transparan berapa jumlah Surat Perintah Tugas (SPT) terhadap pengamat parkir di kota Medan. Bagaimana pengelolaan parkir di Bandara Polonia, Pelabuhan Belawan, KIM serta Plaza. Dan berapa kontribusi PAD nya,” tegas Irwan.

Begitu juga masalah izin trayek dan plafon angkutan umum serta pengujian (KIR) angkutan umum harus transparan. “Tentu kita harus mencari solusi yang sifatnya membantu kepentingan umum”, terang Irwan seraya menyebutkan masalah kemacetan di beberapa sekolah harus segera diambil solusinya.

Dijelaskan Irwan, sampai saat ini pihaknya belum melihat kinerja Kadis Perhubungan Kota Medan yang baru Renward Parapat melakukan gebrakan maupun tindakan mencari solusi terkait masalah diatas. “Kita mau lihat dulu apa program Kadis yang baru ini, kita tidak sepakat jika pelayanan terhadap tidak maksimal,” sebutnya.