Soal parkir, Dishub Medan payah

Kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan dinilai sangat buruk, bahkan lokasi tempat parkir insidentil dan menurunnya realisasi retribusi parkir dua tahun terakhir menjadi sorotan dewan. Parahnya lagi, upaya penggabungan ke lima jenis retribusi parkir tepi jalan, pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi khusus parkir dan retribusi izin trayek dinilai sebagai pengkaburan objek retribusi pajak.

Seperti yang disampaikan anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan, Irwan Sihombing pada pemandangan umum fraksi terhadap ranperda Kota Medan tentang retribusi pelayanan perhubungan dalam rapat paripurna di gedung dewan, hari ini.

Menurut Irwan Sihombing, sangat tidak tepat apabila ke lima jenis retribusi tersebut digabungkan menjadi peraturan daerah. Bahkan Fraksi Demokrat mempertanyakan apa yang menjadi dasar pemikiran sehingga jenis retribusi tersebut disatukan.

Sebab, sebut Irwan untuk pelayanan parkir saja Dishub kota Medan masih amburadul permasalahan kompleks. Seperti fasilitas umum yang dijadikan parkir, kehilangan barang yang tidak pernah menjadi ditanggungjawab petugas parkir dan parkir berlapis.

Sama halnya masalah target retribusi parkir tahun 2011 yang dianggarkan Rp41 miliar, sementara realisasi hanya Rp17 miliar, sedangkan tahun 2010 dianggarkan Rp12 miliar dan realisasi Rp11 miliar. Menurunya retribusi dinilai karena kebocoran retribusi.Begitu juga Fraksi PKS yang dibacakan Muslim Maksum menilai pengutipan retribusi parkir selama ini tidak sesuai dengan peraturan sehingga masyarakat selalu dirugikan dan selalu pembiaran dari Pemko Medan dan disarankan untuk parkir berlangganan.

Fraksi PKS juga mempertanyakan terkait hasil pemeriksaan dan audit BPK tahun 2012 tentang adanya indikasi kerugian Pemko dari retribusi parkir tahun 2010 dan tahun 2012 serta apa upaya Pemko Medan mengantisipasi kebocoran itu.

Sementara itu Fraksi Partai Amanat Nasional yang dibacakan Aripai Tambunan menyoroti masih buruknya pelayanan parkir sejak ditangani Dishub. Kesannya, Dishub hanya sematamata mencari uang sebanyak-banyaknya dan mengesampingkan pelayanan publik. Bahkan diduga, hasil retribusi parkir banyak dinikmati oknum oknum tertentu.

Begitu juga Fraksi PDS yang disampaikan Budiman Panjaitan menyoroti buruknya pelayanan parkir, untuk itu sangat memungkinkan jika urusan parkir dibentuk unit pelayanan teknis dan menyetor retribusi parkir langsung ke bank.

Sedangkan Fraksi PDIP yang dibacakan, Daniel Pinem menyoroti masaalah pelayanan pengujian kelayakan fisik dan mesin setiap mobil dan angkutan barang harus benar benar dilakukan karena menyangkut keselamatan jiwa para penumpang. Ke depan masalah pengujian kendaraan harus benar benar dilakukan.