Setelah melakukan harmonisasi selama tiga hari (22-24 April) antara Komisi X dan Badan Legislasi (Baleg), di Bogor, Jawa Barat, Rancangan Undang-undang Tentang Kepramukaan telah menemukan beberapa titik temu. Misalnya, soal nama.
Baik nama "Kepramukaan" dan "Kepanduan" sama-sama akan diakomodasi. Sebelumnya, Fraksi PKS dan Fraksi PAN menginginkan agar nama yang digunakan adalah kepanduan. Demikian pula dengan soal antara kewajiban dan hak.
"Ada yang menginginkan itu harus jadi kewajiban tapi ada yang minta supaya hak saja," ujar Ketua Panja Pramuka Abdul Hakam Naja dari FP PAN, Minggu (25/4). Sebab, menurut Hakam, bila itu diwajibkan masa akan melanggar hak asasi manusia.
Selanjutnya soal anggaran, sudah disepakati, pemerintah hanya memberikan sumbangan. Sebab, bila pemerintah memberikan dana yang besar takut akan menganggu kemandirian gerakan pramuka. "Pramuka tetap bisa memungut iuran agar tetap mandiri, sedangkan pemerintah hanya memberikan sumbangan,"lanjut Hakam.
Soal yang tidak kalah penting adalah posisi gerakan pramuka. Masih ada dua pendapat, yakni di Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi, menurut Hakam, sebagian besar anggota Komisi X terutama Panja Pramuka lebih senang bila di Kementerian Pendidikan Nasional. Keputusan soal ini masih harus dibicarakan dengan pemerintah.
Usai harmomisasi, RUU Gerakan Pramuka akan dibawa ke Paripurna. Dan bila disetujui di Paripurna, pimpinan dewan akan membawanya ke Presiden dan dalam tempo satu bulan presiden akan menunjuk perwakilan pemerintah dalam membahas RUU ini. RUU inisiatif DPR ini adalah sebagai wujud untuk melakukan revitalisasi terhadap gerakan pramuka yang dianggap mengalami kemunduran. Anggota DPR meyakini bahwa gerakan pramuka memiliki nilai positif sebagai pembangunan karakter bangsa, karena itu harus tetap dipertahankan dan dilakukan revitalisasi.
