Kwarnas Gerakan Pramuka juga mendesak agar hanya menggunakan nama pramuka dan bukan kepanduan. "Bila ada yang ingin membentuk sendiri, silakan. Tapi wadahnya adalah pramuka," kata Ketua Kwarnas Azrul Azwar saat beraudiensi dengan Komisi X, di ruang sidang Komisi X, Gedung DPR, Kamis (22/4).
Hingga kini, RUU hasil inisiatif DPR ini masih menimbulkan perdebatan soal nama. F-PPP, F-PDIP dan F-PD lebih setuju memberi nama Pramuka. Sedangkan F-PKS dan F-PAN hanya ingin menamai Kepanduan. Fraksi lain setuju dengan penggunaan kedua nama tersebut.
Bagi F-PKS, nama kepanduan untuk mengakomodasi kepanduan di luar pramuka seperti Hizbul Wathan (Muhammadiyah) dan Pandu Keadilan (PKS). Namun, menurut Reni Marlinawati dari F-PPP, munculnya gerakan-gerakan kepanduan tidak boleh menjadikan gerakan partisan. "Dan gerakan pramuka sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa," katanya.
Soal nama, menurut Reni, sudah disepakati yakni RUU Kepramukaan. "Bentuknya asosiasi yang bisa mewadahi berbagai gerakan kepanduan yang ada seperti Hizbul Wathan dan Pandu Keadilan," katanya.
Namun, seluruh Fraksi yang ada di Komisi X mengakui Gerakan Pramuka saat ini mengalami kemunduran. Mereka sepakat perlu adanya revitalisasi kepramukaan. "Banyak anak sekolah memakai seragam pramuka tapi tanpa gugus depan,” kata Dedi ”Miing” Gumelar dari F-PDIP.
Sedangkan menurut Reni, saat ini banyak pilihan yang bisa diikuti oleh anak-anak muda selain pramuka. Itulah yang menyebabkan perlunya revitalisasi Gerakan Pramuka.
