Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut Viani Limardi melakukan penggelembungan dana reses lebih dari sekali. Atas dasar itu, PSI memecat Viani.
"Betul, tidak cuma sekali," ujar Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Sianipar, kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Michael mengatakan soal dugaan mark up itu sudah dibuktikan melalui investigasi internal PSI. Dari pengumpulan bukti itu diputuskan pemberhentian Viani dari kader PSI dan anggota dewan di DPRD DKI.
"Sebagai organisasi, sudah sewajarnya kami menegakkan disiplin dan aturan organisasi kepada para anggotanya. Dalam hal Viani, hasil dari penegakan tersebut adalah pemberhentian," paparnya.
Lantas mengapa PSI tidak melaporkan Viani atas dugaan mark up ke KPK?
"Sesuai kata KPK, langkah mendisiplinkan anggota DPRD kami sudah tepat. Saya rasa itu dulu, kami sudah lakukan mekanisme internal sebagai organisasi partai politik," ujar Michael.
Lebih lanjut, Michael belum mau membuka berapa kali Viani diduga melakukan mark up dana reses. Dia mengatakan hal itu akan dibuka di pengadilan.
"Karena VL gugat pengadilan, kami siapkan untuk dibuka di sana saja,' katanya.
