Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) menyatakan sangat siap dilibatkan menjadi bagian dari anggota Kabinet Kerja terkait dengan semakin kencangnya isu reshuffle yang bakal dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini.
Hanya saja semua itu akan sesuai dengan harapan manakala kader partai tersebut direstui maju oleh Ketua Umum DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bekerja sama membangun negeri ini lewat Kabinet Kerja.
“Kader partai itu kan anak buah SBY. Jadi harus taat pada apa yang ditugaskan ketua umum. Kalau ketua umum oke, maka sebagai kader harus siap ditempatkan di mana saja, termasuk di dalam Kabinet Kerja jika itu memang diminta Presiden Jokowi,” ujar Juru Bicara DPP PD, Ruhut Sitompul dalam keterangannya kepada wartawan di Surabaya, Minggu (10/5) kemarin.
Menurut dia, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, sehingga partainya tidak akan mencampuri urusan pemerintah, khususnya terkait isu perombakan kabinet. “Joko Widodo sebagai Presiden yang tahu itu, dan kami tidak mengomentarinya. Kalau memang memerlukan kader dari Demokrat, kami persilakan berkomunikasi dengan ketua umum. Kan kita semua ini anak buah SBY,” ujar Anggota DPR RI periode 2009-2014 itu.
Politisi asal Medan yang meniti kariernya dari pengacara tersebut mengaku pernah ditawari oleh Presiden sebagai salah satu personel yang duduk di kursi Kabinet Kerja karena perannya sebagai tim sukses Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden 2014.
“Tapi saya ini anak buahnya SBY dan tidak akan mengkhianatinya. Saya diminta membenahi partai terlebih dahulu dan siap menjalankan perintah ketua umum,” ujar politisi yang juga pernah menjadi artis sinetron itu.
Pada bagian lain ‘Si Poltak’ Ruhut Sitompul juga menegaskan bahwa SBY secara tegas dan jelas meminta kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi saat ini dan tidak melakukan gerakan yang berniat menjatuhkan di tengah jalan.
“Jadi Partai Demokrat sebagai penyeimbang di pemerintahan. Maka setiap kebijakan yang pro rakyat pasti didukung. Tetapi jika ada kebijakan yang keliru, maka kewajiban kami adalah mengingatkan dan sekaligus memberikan solusi. Kan begitu,” tandas dia mengakhiri pembicaraan.
