Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nurhayati Ali Assegaf menegaskan bahwa kerjasama internasional diperlukan untuk tangani krisis migrasi Rohingnya.
Hal ini disampaikan saat diskusi tentang isu integrasi migran pada Sidang Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Global Parliamentary Network Meeting tanggal 11 Oktober 2017 di Paris.
"Tantangan utama dalam melakukan integrasi migran adalah adanya stereotip setiap kelompok agama, nasional atau etnis yang mengarah pada xenofobia berdasarkan kepercayaan, agama, atau etnis. Pemerintah harus melakukan dialog reguler dan menegakkan adaptasi migran melalui pendidikan. Kita harus menghentikan kampanye xenophobia yang dapat menghambat integrasi sosial para migran," paparnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat internasional perlu melakukan tindakan bersama untuk mengatasi masalah migrasi yang disebabkan oleh konflik dan krisis kemanusiaan. Terutama dengan krisis kemanusiaan baru-baru ini di Myanmar yang menyebabkan lebih dari 400.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh. Hal ini ditegaskannya bukan lagi masalah internal Myanmar, melainkan sudah menjadi isu Internasional terkait krisis kemanusiaan.
Dalam forum tersebut, Politisi Demokrat ini minta anggota OECD dan negara-negara mitra untuk bekerja sama dalam memberikan solusi terbaik untuk krisis kemanusiaan ini dan mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Karena tugas anggota parlemen, adalah untuk memastikan bahwa negara kita sepenuhnya berkomitmen, melaksanakan dan mematuhi konvensi dan perjanjian internasional yang relevan dengan isu-isu kemanusiaan, dan memiliki keinginan politik yang kuat untuk mengatasi persoalan kemanusiaan dengan memegang teguh prinsip bersama dalam keragaman (unity in diversity).
Pada isu integration of imigrants – case study, OECD mencatat sejumlah data seperti jumlah pengungsi dan migran di negara-negara OECD yang menjadi sangat tinggi di tahun 2016 seiring dengan meningkatnya jumlah krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Pemerintah harus memberikan fokus kepada pengungsi yang kemungkinan besar akan berpindah ke negara penerima dan mengintegrasikan mereka pada masyarakat serta lapangan pekerjaan. OECD memberikan usulan untuk mengkaji ulang kebijakan nasional pemerintah dan kerjasama internasional dalam rangka mengatasi permasalahan integrasi para migran di negara-negara penerima.
OECD 2017 International Migration Outlook menunjukkan bahwa arus migrasi permanen ke negara-negara OECD sangat tinggi, dengan total 5 juta orang berpindah secara permanen ke negara-negara OECD di tahun 2016. Migrasi akibat krisis kemanusiaan merupakan salah satu faktor kenaikan jumlah migrasi tersebut. 1,5 juta pencari suaka mendaftarkan dirinya ke negara-negara OECD di tahun 2016. Turki sendiri memberikan perlindungan sementara ke lebih dari 3 juta pengungsi Suriah. Bagaimana negara-negara OECD dan negara partner dapat memberikan solusi terhadap integrasi para migran di masyarakat
Sesi integrasi imigran tersebut diramaikan oleh pembicara Claire Charbit (Senior Project Manager, Regional Development Policy, Centre for Entrepreneurship, SMEs, Local Development and Tourism), Jonathan Chaloff (Administrator, Migration Policy Division, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs), Anne-Sophie Senner (Migration Analyst, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs), menyediakan ruang bagi Scott Simms (Anggota Parlemen Kanada) dan Güler Turan (Member of Flemish Parliament, Belgium) untuk memaparkan contoh konkrit negara-negara yang sukses melakukan integrasi imigran di negaranya masing-masing.
OECD menyelenggarakan Sidang the OECD Global Parliamentary Network Meeting pada tanggal 11-12 Oktober 2017 dengan mengangkat tema “Bridging Divides”. Tema ini diangkat karena OECD melihat semakin besarnya kesenjangan yang terjadi pada masyarakat dunia akibat globalisasi yang tidak bisa membawa manfaat bagi semua orang. Pada tahun 2016 terjadi berbagai peristiwa politik dunia yang meningkatkan gelombang populisme, nasionalisme dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
