Anggota Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak mengapresiasi salah satu program Humas bertajuk Kunjungan Edukasi. Dalam program inilah rakyat bisa bertemu, mengenal lebih dekat, bahkan “curhat” kepada wakilnya di DPR.
“ Acara atau program yang merupakan kebijakan Setjen DPR, dalam hal ini Humas DPR sangat baik. Menerima semua lapisan masyarakat dari berbagai profesi untuk berkunjung ke DPR. Bertemu, mengenal lebih dekat, bahkan curhat tentang berbagai hal secara langsung dengan wakilnya. Karena itu kita (pimpinan dan anggota DPR) sudah sepakat untuk menjadikan DPR sebagai rumah rakyat Indonesia. Sehingga saya mengapresiasi program ini,”ujar Deding usai menerima guru-guru dari Madrasah Ibditaiyah As Shalafi, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (18/5).
Sejatinya, lanjut Politisi dari Fraksi Golkar ini, di setiap penerimaan kunjungan masyarakat juga harus melibatkan pimpinan atau anggota DPR. Agar permasalahan yang dicurhatkan atau disampaikan oleh masyarakat tersebut dapat langsung didengar dan disampaikan kepada pemerintah selaku eksekutor sekaligus mitra kerja DPR.
Sebut saja beberapa “curhatan” yang disampaikan para pengajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Reni M, salah satu guru dari MI As Salafiah misalnya. Ia mengeluhkan statusnya sebagai tenaga honorer yang belum juga mendapatkan tunjangan sertifikasi dan Impassing.
Saat itu disampaikan Deding bahwa tidak hanya Reni namun masih banyak guru honorer dari berbagai daerah yang mengalami hal serupa. Namun pihaknya bersama anggota Komisi VIII lainnya sangat serius menindaklanjuti keluhan tersebut. Keseriusan DPR tersebut terlihat dari dibentuknya Panja (panitia kerja) Sertifikasi dan Impassing. Panja inilah yang kemudian mendesak pemerintah dalam hal ini Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Dirjen Pendis untuk segera membayar tunjangan sertifikasi guru dan Impassing, beserta tunggakannya.
Sementara Ceppy Alamsyah dari MI Al IKhsan mengeluhkan sarana dan prasarana sekolah yang masih sangat minim. Di saat jumlah siswa terus bertambah, namun ruang kelas Madrasah ini hanya tiga kelas. Belum lagi kondisinya yang dinilai cukup memprihatinkan. Menjawab hal tersebut Deding berjanji akan menyampaikannya langsung kepada Kementerian Agama khususnya Dirjen Pendidikan Islam yang menaungi sekolah agama.
Meski demikian ia meminta agar para guru bersabar, pasalnya anggaran pemerintah untuk sekolah Islam cukup terbatas. Sementara masih banyak sekolah di Indonesia yang bernasib serupa, dan juga perlu segera mendapat penanganan.
