Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Tamiang meminta Bupati agar membatasi dan secara perlahan mengurangi pemberian izin HGU untuk perkebunanan sawit, karena telah berdampak besar terhadap kekeringan yang dialami warga sebulan terakhir di desa-desa bagian hulu di Tamiang.
Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda SIP, kemarin mengatakan, saat ini, luas Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Aceh Tamiang mencapai 44 ribu hektare, yang dikelola 26 perusahaan perkebunan. Sehingga harus dikurangi secara perlahan. Karena keberadaannya mulai berdampak terhadap lingkungan seperti bencana kekeringan.
Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk dalam sepuluh tahun terakhir, juga telah menyebabkan ketidakseimbangan ruang dan wilayah. “Kita harus menata ulang lahan perkebunan dan mengidentifikasi potensi-potensi lahan untuk serapan air di sekitar perkebunan, guna mengantisipasi kekeringan,” ujarnya.
Penataan ini penting, karena warga sekitar perkebunan juga mempunyai lahan pertanian seperti sawah yang juga harus dijamin ketersediaan airnya, agar tidak mudah kering dan bisa mendapat air dengan suplai yang cukup.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersiahan Aceh Tamiang, Syamsul Rizal mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan meninjau kembali Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) seluruh perusahaan perkebunan di Aceh Tamiang. “Mudah-mudahan ada solusi jangka panjang untuk mengantisipasi dampak kekeringan seperti yang terjadi saat ini,” ujarnya.
