Anggota DPRK Abdya: Stop Sementara Kegiatan PT WGU

Ketua Komisi A DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Reza Mulyadi AMa, minta pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan leand crearing (pembersihan) lokasi areal Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT Watu Gede Utama (Groups PT Mapoly Raya) di kawasan pegunungan Tuwi Buya, Desa Sejahtera dan Ie Mirah, Kecamatan Babahrot.

“Stop sementara kegiatan HGU PT WGU,” kata Reza Mulyadi kepada Serambi, Senin (9/8) menanggapi pemberitaan ‘PT WGU Diduga Serobot Hutan Lindung’ (Serambi, Senin-9/7).

Reza menambahkan bahwa, dugaan masyarakat Desa Sejahtera dan Ie Mirah, bisa jadi benar. Alasannya, sekitar dua tahun lalu, DPRK Abdya pernah menurunkan Tim Pansus untuk meninjau perusahaan HGU areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Abdya, salah satunya adalah areal HGU PT WGU yang masuk wilayah Abdya.

Hasil peninjauan Pansus saat itu yang diketuai M Nasir, diduga kuat bahwa sebagian perkambungan penduduk Desa Ie Mirah, Sejahtera, Kecamatan Babahrot termasuk areal yang sudah lama digarap masyarakat masuk ke dalam areal HGU PT WGU. “Agar lebih jelas, dan masalah tidak berlarut-larut, pemerintah diminta menghentikan sementara kegiatan leand crearing oleh PT WGU, yaitu areal yang masuk kawasan Kecamatan Babahrot, Abdya,” ungkap Reza Mulyadi.

Dia menambahkan, DPRK Abdya siap menurunkan tim pansus kembali untuk meninjau lokasi land clearing yang dilaksanakan PT WGU, di mana masyarakat menduga sudah masuk ke dalam areal hutan lindung.

Seperti diberitakan, masyarakat Desa Sejahtera dan Ie Mirah Kecamatan Babahrot, Abdya menduga bahwa pihak PT WGU perusahaan Hak Guna Usaha (HGU) Goups PT Mapoly Raya, sudah menyerobot ratusan hektare areal hutan lindung. Mereka meminta instansi berwenang turun tangan untuk memperjelas perbatasan areal HGU perusahaan tersebut.