PRESIDEN Joko Widodo meminta semua aparat yang terlibat penyelundupan ditindak tegas. Menurut Jokowi, pemerintah tak boleh pandang bulu dalam mengatasi penyelundupan. Pasalnya, penyeludupan tidak hanya mengganggu pasar dalam negeri, tapi juga melemahkan daya saing.

"Tindak tegas aparat yang ikut bermain dan menjadi beking, tidak ada ampun. Saya ingin juga tidak ada kongkalikong lagi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas soal penyeludupan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (Rabu, 16/3).

Presiden Jokowi menilai Indonesia yang terdiri atas 17 ribu pulau sangat rawan praktik penyelundupan. Hingga kini, menurut Jokowi, dari Sabang hingga Merauke banyak sekali praktik penyelundupan barang, dari produk pertanian, barang industri, daging, perikanan, elektronika, hingga perikanan dan narkoba.

Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan kementerian dan instansi terkait untuk menindak tegas penyelundupan, dari masalah dokumen, penyalahgunaan fasilitas, hingga tata kelola dan kuota impor.

"Kepala Bakamla yang baru agar memiliki peran yang sangat strategis untuk memerangi penyeludupan ini dan saya juga perintahkan agar peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan, terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil," ucap Kepala Negara.

Kemarin, Presiden melantik Laksamana Muda, Arie Soedewo, sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Istana Negara. Arie menggantikan Laksamana Madya Desi Albert Mamahit.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan untuk meningkatkan patroli dan operasi bersama-sama, termasuk dengan negara tetangga. Polri dan TNI, lanjut Presiden, juga harus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktik penyelundupan, khususnya melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, jalur-jalur tikus di perbatasan bisa dicegah.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden juga instruksikan keberadaan pelabuhan nonformal untuk dikaji ulang. Pasalnya, pelabuhan nonformal yang jumlahnya mencapai mencapai 12 ribu, kerap menjadi pintu masuk penyeludupan.

Pramono menyampaikan, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk menertibkan pelabuhan-pelabuhan itu. "Mana pelabuhan yang harus dicabut atau dihapuskan.