Anggota Komisi IX DPR Indra mendukung sikap kelompok buruh untuk menolak besaran kenaikan upah pada 2014 versi pemerintah yang hanya didasarkan pada kenaikan inflasi. Alasannya, inflasi cuma salah satu di antara berbagai indikator dalam mempertimbangkan besaran kenaikan upah buruh.
"Sesuai UU Ketenakerjaan, besaran upah itu ditentukan berdasarkan Komponen Hidup Layak (KHL) yang dihasilkan dan disepakati dari hasil musyawarah antara kelompok pengusaha dan buruh yang dimediasi pemerintah," ujar Indra kepada JurnalParlemen, Minggu (25/8).
Menurut politisi PKS ini, perhitungan besaran upah hanya berdasarkan inflasi akan membuat buruh makin jauh dari hidup layak dan sejahtera. Sebab, nyatanya kenaikan upah buruh selalu disalip oleh inflasi. Kenaikan upah buruh seringkali cuma demi mengejar harga kebutuhan pokok yang lebih dulu melambung.
Pekan lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kebijakan pemerintah terkait upah buruh yang akan disesuaikan dengan kenaikan tingkat inflasi. Menurut KSPI, formula itu tak sesuai tuntutan buruh karena bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, yakni upah ditentukan berdasarkan survei biaya hidup layak.
Formula tersebut juga dinilai mengabaikan nilai kemanusiaan karena hanya berorientasi pada upah murah. Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan kenaikan upah minimum rata-rata 50 persen di tingkat nasional, terutama di DKI Jakarta menjadi Rp 3,7 juta.
Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Jumat (23/8) mengatakan bahwa akan ada instruksi presiden yang mengatur soal upah buruh. Inpres itu akan jadi pedoman dalam penentuan besaran upah. Seharusnya, kata Hatta, upah buruh dibahas secara tripartit oleh pengusaha, buruh, dan pemerintah. Kepala daerah hanya menjalankan rekomendasi pembahasan tripartit tersebut.
