Pemkab Bulukumba melayangkan surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fawzi, dan DPR untuk meminta bantuan penyelesaian sengketa Hak Guna Usaha (HGU) PT London Sumatera (Lonsum).

Pasalnya, rencana pengukuran ulang HGU yang digugat warga tersebut belum bisa dilaksanakan karena ada penolakan dari PT Lonsum. Sementara, warga terus mendesak Pemkab Bulukumba segera mengukur ulang HGU Lonsum karena merasa tanah mereka dirampas perusahaan perkebunan dan pengolahan karet tersebut. Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan mengatakan, pihaknya menyurati menteri BUMN dan beberapa instasi vertical lain yang memiliki kompetensi, karena Pemkab Bulukumba tidak punya kewenangan menyelesaikan sengketa HGU. 

Apalagi semua keputusan terkait Lonsum ada di Pemerintah Pusat. Daerah, hanya bisa melakukan mediasi atas tuntutan masyarakat tersebut. “Dalam surat permohonan itu, saya meminta kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan agar manajemen Lonsum menghentikan sementara semua proses kegiatan, khususnya di lokasi yang bermasalah. Sebab, kalau dibiarkan beraktivitas dikhawatirkan terjadi konflik dengan warga,” kata Zainuddin kepada SINDO kemarin. 

Dia menuturkan, pemkab akan berusaha terus bagaimana masalah ini diselesaikan. Sebab jika dibiarkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. “Kalau tidak diselesaikan segera, warga akan terus menuntut karena merasa memiliki hak. Namun kami tak punya wewenang karena HGU dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat,” ujar dia. Sementara itu, anggota DPRD Bulukumba Andi Pangeran Hakim mengemukakan, seharusnya manajemen Lonsum terbuka dan membiarkan HGU diukur ulang. Kalau menolak berarti memang ada masalah di dalamnya. 

“Kami yakin memang ada yang tidak beres di HGU milik Lonsum itu. Kemungkinan, luas lahan yang digarap dengan di HGU tidak sama sehingga menolak pengukuran ulang. Kalau mereka benar, kenapa tidak membiarkan BPN mengukur ulang HGU?” kata legislator asal Dapil Kecamatan Ujung Loe-Ujung Bulu ini.