Komisi Hukum Desak Polisi Usut Pemoret dan Pengedar Foto Novi Amelia

Foto-foto tidak senonoh model Novi Amelia yang beredar selama berada di tahanan polisi atau RS Polri patut disesalkan. Beredarnya foto-foto tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan terhada Novi sangat lemah.

"Bahkan sangat mungkin foto-foto tersebut diambil sendiri oleh para aparat kepolisian mengingat mereka lah yang punya akses langsung terhadap tahanan tersebut," kata anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 16/10).

Eva merasa heran sebab sebagai lembaga utama penjaga hak asasi mansuia rakyat, sungguh aneh bila dalam pengamanan tahanan perempuan di lingkungan tahanan Polri, justru mengalami pelecehan seksual. Polisi nyata-nyata tidak mengintegrasikan perspektif HAM perempuan dalam menjalankan tupoksinya.

"Sepatutnya Polri paham bahwa sebagai manusia, perempuan berhak dilindungi dari pelecehan dan dijaga martabatnya oleh para penyidik POLRI tersebut," ungkap Eva, yang juga alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang konsen pada isu-isu keseteraan gender.

Hal lain yang lebih memprihatinkan, lanjut Eva, Novi Amalia belum sepenuhnya sadar dari pengaruh obat-obatan sehingga berhak mendapat perlindungan berlapis, termasuk dijaga kehormatannya mengingat dia sendiri tidak mampu menjaganya sendiri. Adalah ironis, jika Novi justru menjadi obyek tontonan dan pelecehan seksual.

"Saya menuntut Polri menyelidiki pelaku pengambilan foto dan juga pengedarnya karena hal tersebut sudah tergolong cyber-crime. Pelaku dan perilaku pembiaran tersebut harus diproses lembaga etik Polri dan diproses hukum," tegas Eva.

Selain itu, Eva juga menuntut Unit Narkoba dan Polsek Tamansari mengatur agar Novi diawasi oleh para polwan demi memastikan tidak ada pelecehan selama Novi jadi tahanan Polri. Lebih dari itu, kasus pelecehan terhadap Novi ini seharusnya membuka mata Kapolri betapa isu diskriminasi gender merupakan problem serius di tubuh Polri.

"Sepatutnya Kapolri segera menandatangani PerKap Kesetaraan gender yg sudah beberapa bulan diabaikan Kapolri dan Wakapolri unt dilegalisasi," demikian Eva.