Anggota DPD asal Bali I Wayan Sudirta terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anang Prihantoro (Lampung) dan Erma Suryani Ranik (Kalimantan Barat) terpilih sebagai wakil ketua Pansus.

Wakil Ketua DPD Laode Ida (Sulawesi Tenggara) memimpin Rapat Pleno Pansus Konflik Agraria dan SDA DPD di Ruangan Pimpinan DPD lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5). Agenda acaranya tunggal, yaitu pemilihan pimpinan Pansus.

"Kami mengesahkan hasil musyawarah dan mufakat," ujar Laode, yang menandatangani berita acara pemilihan, seperti tertuang dalam siaran pers yang dikeluarkan secara resmi oleh Bidang Pemberitaan dan Media Visual Sekretariat Jenderal DPD.

Harapan Laode, dengan diketuai Wayan yang juga Ketua Kaukus Antikorupsi DPD, Pansus segera bekerja untuk menyikapi konflik lahan yang terjadi akhir-akhir ini dan berpotensi merembet ke daerah lain.

Sejumlah anggota DPD dalam Sidang Paripurna DPD tanggal 8 Mei 2012 mengingatkan pimpinan DPD agar segera mengoperasionalkan Pansus ini setelah menyimak laporan perkembangan pelaksanaan tugas Pansus Pertambangan DPD yang diketuai Abdul Aziz (Sumatera Selatan). Sebelumnya, DPD membentuk Pansus Dana Bagi Hasil (DBH) yang diketuai John Pieris (Maluku).

Pansus yang diketuai Wayan ini memperkuat ruang lingkup Tim Kerja (Timja) Pertanahan bentukan Komite I DPD yang diketuai Rahmat Shah. Sidang Paripurna DPD tanggal 1 Februari 2012 mengesahkan pembentukan Pansus.

"Banyak anggota DPD yang turut mengatasi konflik lahan di daerahnya," ucap Ketua DPD Irman Gusman, ketika memimpin Sidang Paripurna DPD yang mengesahkan pembentukan Pansus. Menurutnya, pembentukan Pansus ini urgen karena temuan DPD menunjukkan bahwa akar konflik lahan berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya alam. 

Rapat Panitia Musyawarah DPD yang dirangkap Ketua DPD tanggal 19 Januari 2012 menyepakati pembentukan Pansus Konflik Agraria dan SDA DPD. Komposisinya terdiri atas wakil-wakil Komite I DPD 6 orang, Komite II DPD 3 orang, Komite III DPD 2 orang, Komite IV DPD 2 orang, PPUU DPD 1 orang, dan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD 1 orang.