Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut mendorong terciptanya perlindungan petani dari kalangan kapitalis. Salah satunya melalui pembentukan panitia khusus (pansus) agraria.

Ketua DPD Irman Gusman menilai, kehidupan petani saat ini masih jauh dari yang diinginkan dan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melindungi petani. Padahal, pembangunan ekonomi bangsa akan mencapai kemakmuran dengan memberikan kesejahteraan kepada para petani.

Demikian disampaikan Irman dalam pertemuan dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (21/2), yang juga didampingi Wakil Ketua DPD Laode Ida dan beberapa anggota DPD. Hadir pula dalam acara tersebut Ketua Umum HKTI Oesman Sapta.

Irman menyatakan optimismenya terhadap keberadaan perundang-undangan yang berpihak pada petani Indonesia. "Kami akan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk keberpihakan kepada para petani. Tentunya DPD akan mendorong para anggota DPD menunjukkan keberpihakan pada kaum tani," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Oesman menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi petani saat ini. Hal ini berdasarkan pada tingkat impor pangan yang mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya.

Sudah seharusnya, menurut dia, para petani Indonesia yang kini jumlahnya mencapai 65 persen dari penduduk Indonesia untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah melalui kebijakan yang tepat dan berpihak pada petani.

Oesman juga berharap DPD sebagai lembaga yang mewakili daerah-daerah dapat mendorong diterbitkannya Undang-undang Perlindungan Petani.

Terlebih lagi, menurut dia, DPD sebenarnya mempunyai kewenangan yang memadai untuk menciptakan sistem perekonomian nasional melalui pengembangan terhadap sektor agraria.

"Sudah saatnya DPD membuktikan kewenangan yang dimilikinya untuk mewujudkan ekonomi bangsa Indonesia akan stabil dan rakyatnya makmur apabila para petani sejahtera," ujarnya.

Dia menambahkan, HKTI memilih untuk berjuang bersama DPD untuk memperjuangkan kondisi petani Indonesia karena DPD memiliki posisi yang strategis dalam sistem bikameral.

"Petani membutuhkan DPD. Karena itulah, kami juga akan terus mendorong penguatan DPD agar mencapai keseimbangan atau kesetaraan dengan 'kamar' lainnya," katanya.