PKS Desak Pemerintah Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir

Pemerintah harus segera membangun sistem peringatan dini (SPD) kejadian banjir yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat mulai di hulu hingga di hilir,

"Program SPD ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dalam waktu singkat dengan hasil signifikan untuk mengurangi kerugian masyarakat," kata anggota Panja Banjir Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Sigit Sosiantomo, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 18/1).

Sigit menyatakan bahwa sistem peringatan dini ini bukan saja dilakukan saat waktu rawan banjir tetapi juga dapat dilakukan menjelang akhir musim kemarau. Selain itu Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) harus lebih proaktif menginformasikan kepada pemerintah daerah mengenai situasi iklim yang terjadi serta prediksi dalam satu hingga dua bulan ke depan berdasarkan hasil olahan data historis klimatologi yang dimilikinya.

"Dengan demikian, peringatan dini yang disampaikan pada masyarakat dapat disertai dengan upaya preventif untuk mengurangi luasan dampak banjir yang akan terjadi," tegas Sigit.

Lebih jauh, Sigit menyatakan bahwa komunikasi yang intensif dengan masyarakat dalam hal mensosialisasikan mekanisme peringatan dini ini dapat membangun kesadaran untuk bersama-sama menghindari diri dari bahaya banjir, dan pada saat yang sama dapat membangun kebutuhan untuk menjaga lingkungan dengan melakukan upaya konservasi air.