Panitia Kerja (Panja) Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR segera memanggil semua pihak yang bersinggungan dengan masalah ini, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun pakar dan ahli. Demikian hasil rapat internal Panja, Senin (16/1).

Menurut Ketua Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan yang juga Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, mulai pekan ini juga Panja segera memanggil sejumlah pihak, untuk mengungkap terjadinya penguasaan tanah masyarakat oleh instansi pemerintah, perusahaan, dan oknum. Panja di antaranya akan memanggil dan meminta keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mendagri, Kementerian Kehutanan, perusahaan pertambangan, dan masyarakat yang memiliki kasus sengketa pertanahan.

"Kita harapkan Panja Konflik Tanah DPR dapat segera memanggil pihak BPN dalam pekan ini juga," ujar Chairuman.

Chairuman mengatakan, hingga saat ini pengaduan soal konflik tanah yang diterima Panja mencapai lebih dari 167 kasus. "Ini digolongkan konflik tanah antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan instansi pemerintah seperti dengan TNI, Polri, PU, PT KAI, kehutanan, dan sebagainya," tegasnya.