Video menampilkan penumpukan penumpang yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani karantina sepulang dari luar negeri beredar di media sosial. Legislator PDIP, Rahmad Handoyo menilai pemerintah perlu memperbanyak kerjasama dengan penginapan.
"Saran saya kita perbanyak mitra satgas dengan penginapan. Kalaupun tidak harus hotel saya kita bisa juga tempat yang bisa lebih efisien itu juga bisa jadi salah satu solusi, sehingga keluhan yang ada di warga bisa diminimalkan," ujar Rahmad Handoyo kepada wartawan, Senin (20/12/2021).
Rahmad Handoyo yang juga anggota DPR RI Komisi IX ini mengaku setuju untuk dilakukannya evaluasi. Meski begitu perlu dilakukan sesuai dengan aturan, sebab menurutnya tidak semua bisa diberikan secara gratis.
"Setuju saya soal dievaluasi perbaikan penyempurnaan, tetapi harus berlandaskan aturan. Apa yang disampaikan Satgas saya kira betul ya, semua harus berdasarkan ketentuan, artinya ketika semua menuntut gratis kan tidak memungkinkan," tuturnya.
"Setuju saya bawa yang berhak mendapatkan fasilitas gratis di wisma atlet maupun di tempat lain yang disiapkan pemerintah itu saya kira adalah pejuang kita pahlawan devisa kita PMI, para pelajar, atau yang mendapatkan tugas negara pulang mendapatkan fasilitas juga saya kira sangat wajar," sambungnya.
Namun, bagi warga yang pergi dengan tujuan pribadi maupun berlibur dia menilai kurang bijak untuk mendapatkan fasilitas gratis.
"Memang ketika keluar negeri untuk aktifitas yang bener kepentingan pribadi, untuk liburan atau kepentingan lain juga saya kira kurang bijak kalau harus mendapatkan fasilitas dari negara," tuturnya.
Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Satgas dinilai dapat menambah kerjasama dengan hotel maupun penginapan. Sehingga warga tersebut dapat memilih sesuai dengan daftar yang diberikan.
"Satgas memberikan daftar yang kerjasama dengan satgas, kenapa harus yang kerjasama, karena semua harus dalam otoritas pengawasan satgas, tidak sertamerta mencari sendiri tapi tidak ada fungsi kontrol dan pengawasan kan beresiko juga, bisa berkeliatan atau bisa pulang," ujarnya.
Selain itu, dia juga menilai perlu adanya penambahan sumber daya manusia (SDM). Hal ini dilakukan untuk mengawasi tempat-tempat yang dijadikan lokasi karantina serta untuk meminimalisir terjadinya antrean.
"Perbanyak sumber daya manusianya dalam rangka mengkomunikasikan kerjasama dengan hotel, tidak harus bintang 5, saya kira yang sesuai kriteria, kalau ada fasilitas bintang 4 untuk mengakomodisi, melatipun saya kira nggak masalah, bintang 1 atau 2, yang penting ada sumber daya manusia kita, nakes kita yang mengawasi, dan diberikan kebebasan untuk memilih, ketika yang dipilih penuh, ya silahkan pilih yang tentunya sudah disiapkan satgas," tuturnya
"Solusi juga perkuat penambahan SDM bilamana perlu rekrut relawan di lapangan untk meminimalkan antrian panjang," imbuhnya.
Diketahui Beredar video di media sosial yang menampilkan penumpukan penumpang yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani karantina sepulang dari luar negeri. Video itu dinarasikan mereka diwajibkan karantina mandiri di hotel dengan biaya sendiri yang angkanya mencapai Rp 19 juta.
Narasi dalam video itu menyebutkan para penumpang itu sebagian besar tenaga kerja Indonesia atau TKI. Mereka disebut mengantre proses karantina ke Wisma Atlet tetapi kemudian diarahkan untuk karantina di hotel dengan biaya sendiri yang mencapai Rp 19 juta untuk 10 hari.
Menanggapi hal itu, Komandan Satgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta Kolonel Agus Listiyono mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 18 Desember 2021. Agus mengatakan penumpukan penumpang yang akan menjalani karantina itu terjadi karena adanya hambatan dalam proses karantina.
"Penumpukan itu ya terjadi karena Wisma Pademangan dan Wisma Pasar Rumput memang penuh saat itu," ucap Agus kepada detikcom, Senin (20/12/2021).
"Dan kebetulan saat itu lockdown Wisma Atlet Pademangan, kan ada (penularan) Omicron jadinya dibukalah (Rusun) Nagrak (tapi) Nagrak saat itu belum siap," imbuhnya.
Saat itu, menurut Agus, ada sekitar 800 orang yang mengantre. Penumpukan penumpang itu disebut terjadi sekitar 6-8 jam.
Dia juga mengatakan penumpang yang menumpuk di bandara meminta untuk dikarantina di Wisma Atlet adalah wisatawan. Padahal, menurut satgas, wisatawan tidak berhak untuk karantina di Wisma Atlet tapi di hotel.
Dia menilai para wisatawan yang protes meminta untuk dikarantina di Wisma Atlet seharusnya malu. Sebab, kata dia, mereka tergolong orang-orang yang mampu untuk membayar biaya karantina di hotel.
"Sampaikan itu yang memviralkan itu sebenarnya harus malu karena apa karena dia itu wisatawan. Kok menganggap pemerintah tidak mempedulikan atau mengurusi dia," kata Agus.
