Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyayangkan pencapaian pemerataan Bantuan Subsidi Upaha (BSU) yang disalurkan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan baru mencapai 20,8 persen dari 100.076 data tenaga kerja lolos verifikasi. Dirinya berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta Pemerintah Kota Balikpapan dan pihak terkait lainnya dapat meningkatkan akses penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja di berbagai sektor, khususnya pekerja di sektor informal.
Hal tersebut disampaikan Mufida, sapaan akrabnya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI terkait perlindungan pekerja terutama pekerja informal di masa pandemi Covid-19 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (26/11/2021). Di sisi lain, ia ingin pemerintah daerah sekaligus BPJS Ketenagakerjaan setempat melibatkan pengurus asosiasi pekerja untuk penyaluran BSU agar solusi lebih cepat diselesaikan.
“Capaiannya baru 20,8 persen dari 100.076 tenaga kerja yang lolos verifikasi. BSU ini di tengah pandemi Covid-19 ini sangat berarti sekali buat teman-teman pekerja. Jadi kami berharap bisa dibantu untuk bisa didorong lagi peningkatan pentransferan BSU ini kepada yang berhak untuk mendapatkannya,” harap Mufida.
Selain menuntaskan pembayaran BSU, Mufida ingin BPJS Ketenegakerjaan selalu memperbaharui data kepesertaan agar supaya pada penyalurannya nanti tidak meleset. Tidak hanya itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta BPJS Ketenagakerjaan berusaha mendorong perusahaan sekaligus para pekerja di berbagai sektor agar mendaftarkan diri untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya sangat tertarik petani dan nelayan turut dipertimbangkan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Tentu akan sangat membantu sekali. Mudah-mudahan di tengah situasi yang berat ini bisa tetap semangat bekerja. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kemudahan.” tandas legislator dapil DKI Jakarta I tersebut.
