Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menuturkan, rasio defisit APBN Indonesia masih tergolong rendah bila dibanding dengan negara lain. Sehingga dalam pembahasan di Panja Defisit Pembiayaan, ia mengusulkan agar rasio defisit RAPBN 2020 dapat ditingkatkan guna mencapai target pembangunan. Namun jika defisit anggaran ditingkatkan, diharapkan hal itu diperuntukkan untuk pencapaian kinerja di sektor produktif.
Dewan pun mengizinkan jika pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan defisit anggaran, mengingat dibanding negara lain defisit anggaran Indonesia tergolong masih rendah. Sesuai peraturan perundang-undangan, batas maksimal defisit anggaran dalam APBN yakni 3 persen. Namun, defisit anggaran yang terjadi saat ini hanya 1,5 persen. Menurut catatan yang terhimpun, defisit anggaran Malaysia 7 persen, Filipina 6 persen dan Vietnam 5 persen.
“Defisit anggaran Malaysia 7 persen, Filipina 6 persen, Vietnam 5 persen. Kita di-kasih maksimal 3 persen, tapi yang diajukan hanya 1,5 persen," kata Said saat Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dengan Pemerintah, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan bahwa utang jika dikelola secara maksimal dan bermanfaat itu tidak masalah. Sehingga pemerintah tidak perlu bersikap cemas dengan stigma yang berkembang di masyarakat tentang buruknya utang sebuah negara. Terlebih, tuntutan untuk mencapai target kinerja tahun mendatang dirasa lebih kompleks dan berat sehingga membutuhkan penguatan anggaran pada APBN 2020.
“Untuk pengelolaan subsidi energi misalnya, DPR menekankan untuk dilakukan sesuai rencana, terkait subsidi gas Elpiji 3 kilogram yang sampai dengan saat ini diperjualbelikan secara bebas atau tidak tepat sasaran. Karenanya dalam pengawasan seperti ini diperlukan suatu penguatan anggaran,” tandas legislator dapil Jawa Timur XI itu.
Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar sebesar 1,5-1,75 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Terkait hal ini, Banggar pun masih terus mengkaji besaran nilai tersebut. Namun secara khusus Banggar menekankan bahwa defisit anggaran tidak ada masalah jika penggunaannya dilakukan untuk sektor produkutif.
