Kewenangan MPR diaggap masih sangat lemah dibanding kewenangan pemerintah. Pernyataan itu diungkapkan oleh Anggota MPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay.
“Tidak hanya MPR. Kalau menurut saya DPR juga posisinya masih sangat lemah jika dibandingkan dengan posisi pemerintah,” ujar Saleh dalam diskusi bertajuk ‘Mekanisme Check and Balances Lembaga Negara’, yang digelar oleh MPR RI di Media Centre Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
Saleh juga menjelaskan, kelemahan posisi MPR, satu di antaranya mengenai anggaran. Karena menurutnya posisi pemerintah berperan penting dalam menentukan anggaran, termasuk anggaran untuk MPR (DPR dan DPD, red).
DPR juga, lanjut Saleh, nantinya hanya bisa menerima usulan dari pemerintah. Jika nantinya DPR mengkritisi pemerintah, tekanan biasanya datang dengan bentuk pemangkasan anggaran yang diberikan untuk lembaga legislatif itu.
“Jadi bisa dilihat posisi lemahnya posisi DPR ini dari sisi anggaran karena yang menentukan anggaran di DPR dan MPR ini dan juga DPD itu adalah pemerintah, dan kita tidak punya kekuasaan apa-apa untuk itu,” jelasnya.
Selain itu, Saleh melihat lemahnya kewenangan MPR terlihat saat mengkritik kebijakan pemerintah. Menurutnya, tekanan akan datang apabila anggota DPR telalu keras mengkritik pelaksanaan undang-undang ataupun pelaksanaan anggaran.
“Jika DPR, MPR dan DPD terlalu mengritisi pelaksanaan undang-undang maupun soal pelaksanaan APBN dan lain sebagainya, bisa jadi ini akan ditekan oleh pemerintah pada pembahasan anggaran berikutnya,” katanya.
Lebih lanjut, Saleh mengatakan, kini MPR tengah melakukan otokritik terhadap apa yang dialaminya, termasuk tugas, fungsi dan kewenangannya. Karena itu banyak yang harus dilakukan demi perubahan yang lebih baik.
“Kebetulan saya termasuk kelompok pengkajian MPR. Termasuk bagaimana penguatan lembaga-lembaga yang ada di MPR khusunya DPD, yang sudah sering didiskusikan agar fungsi dan kekuasannya dikuatkan,” tandas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini.
Sementara itu di tempat yang sama, Anggota MPR RI sekaligus Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, setuju adanya Chek and Balance di lemabaga tinggi negara. Karena, pemerintah dalam hal ini Presiden, justeru memiliki kekuasaan dan kewenangan yang melebihi lembaga-lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR dan DPD.
“Memang kita ini kan sistem Presidensial, jadi terlihat betul pemerintah atau Presiden jauh lebih berkuasa. Karena itu harus ada check and balance. Sehingga bisa tercipta kewenangan dan kekuasaan yang balance,” ujar Nono.
Nono menjelaskan, chek and balance adalah tentang pembagian kekuasaan antar kelembagaan yakni legislatif dan eksekutif. Namun menurutnya, harus tetap melibatkan dengan yudikatif.
“Jadi chek and balance itu justru ada di dalam kekuasaan itu sendiri, misalnya sebagai contoh kehakiman, dimana MA juga tidak sendiri, tapi juga ada MK dan KY, ini contoh,” tandasnya.
