Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah tidak menimbulkan kegaduhan dan polemik baru terkait dilanjutkannya proyek reklamasi, setelah Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Menurut Fadli, seharusnya Luhut dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, mengajak diskusi Gubernur baru Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

"Seharusnya kalau mau fair, mau adil, tunggu saja, dinegoisasikan, didudukkan bagaimana duduk persoalannya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan polemik baru seperti sekarang," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Lebih jauh, Fadli tidak menampik kalau Jakarta memang butuh kemajuan pembangunan. Namun, kata dia, apakah rakyat diuntungkan atau tidak dengan proyek reklamasi tersebut.

"Kan harus kita tanya kepada rakyat juga," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan yang masih menimbulkan masalah, khususnya soal pengelolaan tata lingkungan.

"Dari faktor lingkungan hidup juga ada masalah, belum lagi dari persoalan komersil lainnya," imbuhnya.

Diketahui, Luhut telah mengeluarkan Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Moratorium dari Pak Menko Maritim Alhamdulillah sudah ditandatangani, tanggal 5 Oktober malam. Intinya itu mencabut. Kan yang lalu Pak Menko Maritim sudah pernah mengeluarkan surat (moratorium) ya. Nah itu dicabut," kata Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/10/2017).