Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mendukung langkah Polri menindak para pelaku persekusi di masyarakat. Hal ini agar masyarakat sadar bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
"Persekusi itu tindakan main hakim sendiri. Tidak bisa dibiarkan berkembang," kata Karding dalam keterangan tertulis, Selasa (6/6/2017).
Anggota Komisi III DPR itu menuturkan masyarakat sipil tidak bisa menghukum seseorang karena rasa ketersinggungan.
Masyarakat harus mengikuti aturan dalam merespons orang-orang yang dianggap menciptakan ketersinggungan atau perbuatan melawan hukum.
"Kalau main hakim sendiri masyarakat sendiri yang juga akan dirugikan," ujarnya.
Meski begitu, Karding meminta aparat cepat tanggap terhadap berbagai tindakan yang berpotensi menciptakan konflik sosial seperti penghinaan terhadap tokoh agama.
Karding melihat persekusi merupakan bentuk kritik secara tindak langsung terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Karding, persekusi bisa terjadi karena dua sebab. Pertama, kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah. Kedua, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.
"Jadi polisi juga mesti introspeksi kenapa masyarakat bisa melakukan persekusi. Apakah selama ini polisi sudah bersikap adil menindaklanjuti setiap laporan masyarakat?" tanya Karding.
Karding percaya aksi persekusi yang belakangan mencuat merupakan imbas polarisasi yang terjadi selama Pilkada DKI Jakarta.
Menurutnya penting bagi negara, khususnya pemerintah dan aparat hukum, merangkul dan merukunkan pihak-pihak yang selama ini bertikai.
"Saya berharap negara meredakan konflik di masyarakat. Jangan anggap remeh pertikaian di akar rumput," kata Karding.
