DPD Usulkan Presiden juga Berkantor di Indonesia Timur

ANGGOTA DPD dari Provinsi Maluku, Letjen (Purn) Nono Sampono, mengatakan disparitas atau kesenjangan pembangunan antara Indonesia di bagian barat dan timur sangat terasa.

Hampir seluruh provinsi ataupun kabupaten yang masih tergolong tertinggal berada di wilayah Indonesia Timur.

“Karena itu, untuk memperpendek jarak pembangunan infrastruktur dan SDM di kawasan timur, saya mengusulkan, selain pusat pemerintahan berada di Jakarta, juga bila perlu dibangun kantor pemerintahan pusat di wilayah timur Indoneisa. Sifatnya bisa secara permanen atau temporer, sewaktu-waktu bisa dibubarkan jika pemerataan pembangunan sudah tercapai,” kata Nono saat berbicara dalam Seminar Na sional Maritim Indonesia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ia pun menyampaikan gagasannya bahwa untuk pemerataan dan mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah timur, selain pusat pemerintahan di Jakarta, bila perlu diadakan pembangunan kantor pusat pemerintahan di Indonesia wilayah timur, baik secara permanen maupun temporer.

Nono mengungkapkan, jika kantor pemerintahan pusat Indonesia juga berada di Indonesia timur, dalam pelaksanaannya bisa secara bergantian presiden dan wakil presiden berada di kantor pusat pemerintahan di Jakarta dan pemerintahan pusat di wilayah timur.

Di samping itu, keberadaan pusat pemerintahan Indonesia di wilayah timur akan memperpendek rentang kendali pengawasan dan birokrasi serta memperpendek jarak dan waktu jika para kepala daerah dan pejabat daerah ingin berkordinasi sehingga akan mempercepat proses pembangunan di daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia.

“Dengan dibangunnya kantor pemerintahan pusat Indonesia di wilayah timur, dengan sendirinya akan terjadi percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi laut (tol laut) yang berakibat konektivitas arus barang dan manusia semakin lancar sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan akan cepat terealisasi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wila yah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dardak mengingatkan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air adalah masih adanya disparitas atau kesenjangan pembangunan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia.

“Sejauh ini salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, yaitu masih adanya disparitas antarwilayah, terutama antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia,” kata Hermanto.

Untuk itu, diperlukan adanya intervensi dari pemerintah melalui perencanaan yang terpadu dan terintegrasi dengan konsep pendekatan wilayah.