Kesenjangan ekonomi nasional buruk

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR mengkritik keras pemerintah karena kualitas pertumbuhan yang menurun dan mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin buruk.

"Indikator kesenjangan atau gini ratio menunjukan peningkatan. Ada indikasi kuat terjadi trickle-up effect atau efek konsentrasi ke atas, dalam proses pembangunan dan kinerja ekonomi kita," papar anggota DPR Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, kepada wartawan, hari ini.

Ecky memaparkan data bahwa tahun 2004 ada 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima sekitar 20,80 persen dari seluruh pendapatan. Sedangkan pada Maret 2012 kelompok masyarakat tersebut hanya menerima 16,98 persen dari seluruh pendapatan.

Di sisi lain, 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi memperoleh 42,07 persen dari seluruh pendapatan tahun 2004, pada Maret 2012 mereka telah menguasai 48,61 persen. Dengan perkembangan ini, gini ratio Indonesia meningkat dari 0,32 tahun 2004 menjadi 0,41 pada 2012, suatu angka terburuk dan tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk lebih serius memperbaiki kinerja konsumsi pemerintah, meningkatkan daya saing dan investasi, membangun industri nasional, memperbaiki kinerja sektor tradable (menghasilkan devisa dan meningkatkan standar hidup) serta memperbaiki kualitas pertumbuhan.

Dia meminta secara khusus pemerintah meningkatkan belanja modal dan investasi terutama pada sektor pertanian dan industri pengolahan nasional. Hal itu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Selanjutnya diketahui, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ ADB) mengungkapkan pengentasan kemiskinan di kawasan Asia Pasifik terhalang oleh semakin melebarnya kesenjangan ekonomi masyarakat, kendati perekonomian di wilayah ini menunjukkan kinerja yang baik.

"Meski catatan masa lalu menunjukkan pertumbuhan ekonomi tinggi, pengurangan kemiskinan yang tajam tetap menjadi prioritas pembangunan utama setelah 2015," kata Dirjen Evaluasi Independen ADB, Vinod Thomas, dalam rilis yang diterima, hari ini.

Menurut Vinod Thomas, beragam studi mengindikasikan bahwa pola pertumbuhan ekonomi tidak akan cukup dalam menghambat lonjakan kesenjangan yang mengancam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia memaparkan, jurang perbedaan jumlah harta-benda antara si kaya dan si miskin semakin melebar di sekitar separuh kawasan Asia-Pasifik yang menjadi tempat tinggal dari 80 persen populasi kawasan tersebut.

Selain itu, lanjutnya, kesenjangan ekonomi Asia tidak hanya terbatas pada minimnya penghasilan, tetapi juga dalam ketimpangan yang besar dari beragam aspek lainnya, seperti pelayanan dasar kesehatan. "Kualitas pertumbuhan ekonomi adalah esensial," kata Thomas.

Ia mengingatkan bahwa terabaikannya kualitas pertumbuhan di sejumlah kawasan juga berdampak kepada beban yang harus dihadapi masyarakat di sejumlah negara, seperti malnutrisi anak-anak di India, serta menurunnya kesehatan akibat polusi udara kronis di China.

Di Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Tohari menyatakan kesenjangan sosial dan ketidakadilan harus menjadi perhatian serius karena semakin memprihatinkan. "Keadilan yang timpang dan kesenjangan yang sangat lebar harus jadi perhatian serius," katanya dalam sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa di Kota Sorong, Papua Barat.

Dia menyebutkan salah satu ketidakadilan dan kesenjangan sosial terlihat dari hanya 0,22 persen orang Indonesia menguasai 56 persen aset nasional. Sebesar 87 persen aset yang dikuasasi itu berupa lahan tidur, padahal pada saat yang sama, 80 persen petani kini tak punya tanah.