Nasdem Anggap Instruksi Jokowi Bukti Sensitivitas dan Penghargaan ke DPR

Fraksi Partai Nasdem memuji adanya surat berisi instruksi Presiden Joko Widodo kepada para menterinya yang meminta agar lebih dulu bekerja dan tak melakukan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga konflik di DPR selesai.

Surat itu dianggap bukti tingginya sensitivitas serta pernghargaan Presiden kepada institusi DPR RI.

"Bagi Nasdem, surat itu bagus, karena presiden menyadari DPR sedang menyelesaikan perjanjian damai berupa revisi UU MD3. Nah revisi itu kan masih berlangsung. Kalau revisi sedang dilakukan dan saat bersamaan menteri datang, itu bisa menyulut lagi tensi di Parlemen sehingga revisi diperhambat," jelas Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Plate, di Jakarta, Selasa (25/11).

"Nasdem itu melihat surat itu langkah bijak presiden agar terjadi cooling down di DPR. Setelah UU direvisi, alat kelengkapan diisi semua pimpinannya, saat itu lah raker bisa dilakukan."

Dia melanjutkan bahwa keputusan demikian akan membuat suasana tenang dan rekonsiliasi bisa berjalan di DPR. Karenanya, DPR lebih baik segera merevisi UU MD3 sesuai kesepakatan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

"Kalau dipaksakan sekarang ada rapat dengan menteri, sementara anggota DPR tak lengkap, kan akan ada perdebatan baru yang tak perlu. Itu yang nanti bikin kisruh. Mending lengkapi revisi UU, masukkan nama, dan saat itu baru DPR bisa bekerja baik," ujarnya.

Lagipula, lanjutnya, pemerintah baru bekerja lebih dari sebulan, sehingga pasti belum ada kerja luar biasa dari para menteri.

"Jadi kementerian dan setingkatnya, diminta presiden agar dibiarkan bekerja dulu oleh DPR. Setelah itu, pemerintah pasti akan datang kalau dipanggil DPR," tukasnya.