Tak sampai dua hari membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2014, Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Utara akhirnya menetapkan penambahan anggaran Rp 129 miliar lebih dalam sidang paripurna di Gedung Cengkih, Sario, Rabu (27/8/2014).
Semua fraksi di DPRD Sulut setuju APBDP ditetapkan dengan syarat dalam jangka waktu kurang lebih tiga bulan harus terserap maksimal. Sebelum ditetapkan, para anggota DPRD menyoroti sejumlah program dalam rapat sinkronisasi anggaran.
Satu di antara anggaran yang disorot adalah rencana kejuaraan nasional berkuda di Minahasa yang dianggarkan Dinas Pemuda Olahraga Sulut sebesar Rp 3 miliar.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Djenry Keintjem lantang menyoroti kegiatan itu. Ia menilai anggaran itu disetujui Komisi IV dengan mulus saja, padahal prinsip APBDP seharusnya mengedepankan skala prioritas.
Ia menyinggung nama Anggota DPRD Sulut Sherpa Manembu yang duduk dalam organisasi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) dan Kepala Inspektorat Sulut Mecky Onibala selaku Ketua Harian Pordasi Sulut. "Jangan kesannya karena ada Pak Sherpa dan Ketua Harian Pordasi Pak Onibala kemudian ini diistimewakan, harus ada skala pioritas," katanya.
"Tahun ini saja kan dapat kuda pejantan Rp 1 miliar," lanjut dia mengingatkan anggaran dalam APBD 2014 untuk Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut.
Keintjem juga bersuara terkait kejuaran bola voli yang digaungkan oleh Anggota DPRD Netty Agnes Pantouw. "Kalau bicara olahraga beprestasi, bukan cuma berkuda, brigde juga berpestasi bahkan sampai tingkat dunia, bulu tangkis juga. Jangan kesannya ada ego setiap orang," kata dia.
Keintjem menyampaikan maksud kritiknya bukan untuk menghalangi program yang sudah direncanakan, tapi di APBDP seharusnya menonjolkan skala prioritas. "Saya tidak mau diperhadapkan, tapi tolong diperhatikan. Forum ini seakan-akan cabang olahraga karena anggota dewan di situ. Bukan berarti tidak perlu, ini APBD Perubahan," kata dia.
Netty Pantouw pun angkat bicara. Mantan atlet voli ini menilai anggaran pelaksanaan lomba bola voli tidak mengerus anggaran APBDP karena olahraga tersebut tergolong murah. Memang ia akui banyak yang perlu dikoreksi namun satu manfaat kejuaraan bola voli tujuannya untuk keamanan dan ketertiban di Sulut.
Sekretaris Pemprov Sulut SR Mokodongan mengungkapkan, ada sejumlah olahraga berprestasi di Sulut, berkuda merupakan satu di antaranya. Namun, berkuda tidak dijadikan anak emas, semua yang berprestasi akan diakomodasi. "Saya juga ketua PBSI (bulu tangkis). Semua olahraga, bridge, berkuda, voli, tinju, bulutangkis akan kita akomodir," kata dia.
Selain soal olahraga, Keintjem juga mempersoalkan dana APBDP 2014 yang tergolong minim, khususnya untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dalam APBDP, Dinas PU ketambahan dana Rp 52 miliar, hanya saja Rp 19 miliar dari dana itu akan digunakan untuk membayar utang pihak ketiga. Ia menilai anggaran itu termasuk kecil selama jadi anggota DPRD sejak zaman Almarhum Gubernur AJ Sondakh.
"Jadi efektifnya sekitar Rp 30 miliar saja. Kalau begini tidak semua aspirasi anggota dewan terpenuhi, yang proyek-proyek PL (penunjukan langsung) itu semua dapat," kata Keintjem.
Ketua Komisi II Steven Kandou sebelumnya menjelaskan, Dinas PU di APBD induk 2014 sudah memperoleh dana Rp 339 miliar. Pada APBDP ketambahan Rp 52 miliar, namun Rp 19 miliar untuk melunasi utang ke pihak ketiga, sebagai imbas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus ditindaklanjuti.
Dalam pengesahan APBDP Gubernur SH Sarundajang mengatakan ditetapkannya Perda APBDP 2014 membuktikan kuatnya sinergitas antara DPRD dan eksekutif. Program yang telah disepakati merupakan amanah yang perlu dilaksanakan, agar setiap nilai rupiah yang dihasilkan dan dikeluarkan selalu berpegang pada motto "Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". "Bukan untuk pengusaha," katanya.
