Ini Alasan DPRD Belum Setujui APBD Perubahan DKI

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBDP) 2013 belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Ketua DPRD, Ferrial Sofyan, Senin 26 Agustus 2013, mengatakan alasannya karena alokasi dana yang dianggarkan untuk tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih belum jelas.

Menurut Fefrial, Pemprov DKI memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau suntikan dana kepada tiga BUMD-nya. Di antaranya PT Jakarta Propertindo, PD Sarana Jaya dan Bank DKI.

Pemprov DKI, lanjutnya, menginginkan total suntikan dana untuk tiga BUMD itu sebesar Rp1 triliun. Tetapi tidak dijelaskan secara detail mengapa tiga BUMD itu harus perlu mendapatkan suntikan dana. Kemudian uang yang ada di RAPBDP itu sendiri tidak mencapai Rp1 Trilliun

"Direncanakan dananya Rp1 trilliun tapi duitnya tidak ada. Mana bisa kami menyetujui sesuatu yang belum pasti," kata Ferrial di gedung DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, kata Ferrial, permasalahan lainnya adalah dana Rp1 Trilliun itu belum disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Kalau KUAPPAS disepakati maka APBD perubahan pun akan disepakati.

"Jadi saya kira perubahannya tidak begitu banyak. Karena yang kita setujui dalam KUAPPAS untuk PMP Rp800 atau Rp700 miliar. Kalau dalam KAUAPPAS-nya belum disiapkan, belum bisa ditentukan. Mana bisa disepakati," katanya.

Ferrial menambahkan, supaya persetujuan APBD Perubahan itu tidak terlalu lama maka akan segera dilakukan rapat paripurna pada hari Rabu, 28 Agustus 2013 mendatang. Karena seharusnya APBD Perubahan itu sudah disepakati pada bulan September 2013.

"Ini juga lagi kami kejar. Makanya kami upayakan hari Rabu sudah paripurna," katanya.