Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDIP Pramono Anung Wibowo menolak aksi sweeping yang dilakukan ormas di tempat-tempat hiburan selama Ramadhan ini. Apalagi itu dilakukan dengan mengatasnamakan untuk ketertiban masyarakat dan agama.
Pram mengatakan, UU tidak mengatur ormas mengambil langkah dan tindakan seperti itu.
"Saya menolak aksi sweeping tempat hiburan. Karena tidak ada legitimasi ormas-ormas untuk melakukan aksi tersebut. Apalagi itu mengatasnamakan agama. Undang-undang tidak memberikan ruang itu," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).
Karenanya, ia meminta pemerintah menindak tegas bagi siapa pun yang melakukan aksi sweeping itu. "Kalau kita lihat kan, tindakan ormas melakukan sweeping itu terjadi di beberapa daerah yang pemerintah daerahnya dan aparat daerahnya tidak tegas," tukasnya.
Ia mencontohkan daerah Jawa Timur, di mana tidak ada aksi sweeping di sana karena masyarakat dan pemerintah daerahnya tegas dalam persoalan seperti ini.
Karena itu, Pramono sangat berharap, di wilayah DKI yang menjadi etalase wilayah RI di mata dunia, Pemerintah Daerahnya mengambil tindakan tegas terhadap tindakan ormas yang melakukan sweeping.
"Ini merupakan tantangan bagi Gubernur DKI Jakarta yang baru Djokowi. Kalau ada aksi sweeping di tempat hiburan oleh ormas tertentu, maka harus diambil tindakan yang tegas," katanya.
