Waduh, Anggota Komisi VII Yakin Konversi BBM Gagal Tahun Ini

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto memastikan program pengendalian BBM subsidi dengan konversi BBM ke BBG tahun ini akan kembali gagal seperti tahun kemarin. Bambang meyakini belum disiapkannya syarat-syarat objektif dengan benar, juga tidak adanya roadmap yang jelas menjadi indikator utama penyebab gagalnya konversi ini.

"Kalau memang mau konversi roadmap harus jelas, pasti gagal tahun ini. Masalah teknis banyak sekali maka harus difasilitasi serius, kita ini nggak serius," tegasnya kepada Seruu.com di Jakarta, Rabu (13/2/13).

Ia berpendapat, konversi bukan perkara mudah seperti membalik telapak tangan, semua harus dipersiapkan dengan maksimal. Terutama bagaimana menstandarisai gas BBG di dalam negeri.

"Bagaimana menstandarisasi gas BBG disini, coba cek yang dipakai bus Transjakarta, dalam satu minggu air di bawah berapa di tangkinya, itu merusak mesin dan mengandung kelembapan. Maka butuh standarisasi, apa itu sudah ada. Itu bukan barang gampang gimana gas biar nggak merusak mesin,"jelasnya.

Belum lagi menurutnya bicara soal converter kit, juga karakteristik gas yang ia contohkan penggunaan V Gas dimana masa molekulnya lebih rendah dari masa molekul udara, "sementara parkiran-parkiran kan banyak sekali kalau sekali bocor orang merokok jatuh, bus kebakar itu kalau pakai V Gas, ini kan berbahaya," imbuhnya.

Politisi PDIP ini juga mengkritisi Permen nomor 1 ESDM yang berisi pelarangan penggunaan BBM subsidi untuk transportasi dari kalangan dan jenis tertentu yang dinilai sangat tidak efektif. Menurut hematnya, penghematan yang didapat pemerintah tidak seberapa dibanding energi yang dikeluarkan.

"Saya sudah bilang berkali kali kalau toh itu jalan berapa sih bisa dihemat, terlalu kecil. Kendaraan pemerintah berapa jumlahnya, energi yang keluar tidak setara dengan penghematan yang didapat, cost benefitnya itu rendah sekali," tegasnya.

Cara pemerintah memaksa implementasi permen tersebut justru dianggapnya hanya pencitraan, "kenapa dipaksain seolah-olah pemerintah melakukan sesuatu, lagi-lagi pencitraan. Jangan gitu donk dalam hal yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Sebaiknya tangani serius, butuh waktu dan tidak usah bicara pencitraan," tandasnya.