Koalisi Rakyat Bersatu Kirim Surat ke DPR

Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) bakal mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kasus dugaan pemerasan Kapolres Wajo AKBP Bambang Irawan.

Surat tersebut berisi tuntutan agar DPR mendesak Kapolri Timur Pradomo mencopot Kapolres Wajo AKBP Bambang Irawan. “Surat itu sebagai bentuk penegasan aspirasi kami yang telah disampaikan ke DPRD Wajo dan Polda Sulselbar,” kata anggota KRB A Fajar Asmari kemarin. Fajar mengatakan, Irwasda Polda Sulselbar Kombes Pol Aan Iskandar menyebutkan yang berwenang mencopot kapolres adalah Kapolri. Kecuali dalam keadaan darurat, Kapolda berwenang mencopot kapolres. Karena itu, Irwasda berjanji menyampaikan aspirasi KRB dan DPRD Wajo ke Mabes Polri.

Anggota DPRD Wajo Junaidi Muhammad yang melakukan audiensi dengan Irwasda Polda Sulselbar Kombes Pol Aan Iskandar pada Senin (7/5) mengatakan, hasil audiens KRB, DPRD di Mapolda Sulselbar menyatakan, polda telah menindaklanjuti kasus tersebut. “Irwasda mengaku telah menelepon dua perwira kepolisian di Wajo terkait kasus tersebut,” kata Junaidi. Menurut dia, langkah selanjutnya, DPRD Wajo menunggu hasil investigasi Polda Sulselbar. “Kami menghargai kerja dari Polda. Kecuali kalau memang dalam interval waktu yang lama, kasus ini belum selesai, kami akan mengirimkan surat ke Mabes Polri,” ujar dia.

Sementara itu, Kabag humas Polda Sulselbar, Kompol Chevy Ahmad Sopari mengatakan, tim Polda Sulselbar yang turun ke Wajo belum melaporkan hasil investigasi mereka terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Kapolres Wajo AKBP Bambang Irawan. “Hasilnya belum ada. Yang jelas pimpinan tetap akan menindaklanjuti apa yang dihasilkan tim,” ujar dia.