DPRD Desak Tunggakan BKM Dibayar

Komisi I DPRD Palopo mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palopo segera mencairkan tunggakan dana Bantuan Keluarga Miskin (BKM) bagi pelajar kurang mampu tingkat SMA dan SMK se-Kota Palopo.

Komisi I yang membidani pendidikan ini, memberi deadline (batas waktu) hingga 31 Januari. Ketua Komisi I, Halim Achmad mengatakan, jumlah tunggakan dana BKM yang dikelola Disdik Palopo untuk tahun anggaran 2011, masih tujuh bulan dari sepuluh bulan anggaran dan jumlahnya mencapai Rp1,2 miliar. 

Dia menegaskan, Komisi I telah menyurati Kepala Disdik Palopo, Muh Yamin, agar segera mencairkan dan menyalurkan tunggakan dana BKM 2011, sebab dananya telah tersedia. Jika sampai akhir bulan ini atau pada 31 Januari dana BKM belum dicairkan dan disalurkan kepada seluruh SMA/SMK, maka pihaknya akan melaporkan masalah ini ke ranah hukum. “Ini juga menjadi kesepakatan bersama antara Komisi I, Disdik, dan berbagai pihak berkompeten” kata legislator PDKB ini. 

Wali Kota Palopo HPA Tenriadjeng, memberikan bantuan subsidi iuran komite sekolah bagi siswa kurang mampu. Nilai subsidi ini sebesar Rp65.000 per siswa untuk sepuluh bulan sesuai kalender pendidikan. Siswa yang mendapatkan dana BKM ini, diusulkan masing-masing sekolah dan diverifikasi tim Disdik Palopo. Siswa yang menerima dana ini, dibebaskan dari iuran komite sekolah selama satu tahun ajaran, sehingga dana BKM ini disalurkan melalui rekening masing-masing sekolah. 

Namun, untuk tahun anggaran 2011 lalu,dana BKM ternyata tidak tersalur selama sepuluh bulan. Hanya tiga bulan yang disalurkan pada triwulan pertama 2011, yakni Januari-Maret. Untuk April-Oktober, dana BKM belum dicairkan dan disalurkan, sehingga sejumlah kepala sekolah dan pemerhati pendidikan melaporkannya ke Komisi I DPRD Palopo. Kepala Disdik Palopo, Muh Yamin, berjanji menyalurkan tunggakan tujuh bulan dana BKM, mengingat dananya telah tersedia di kas daerah.