Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendukung Program Pembangunan Desa Siap Siaga, Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI). Menurut Taufik, program Kesiapsiagaan Nasional harus dilakukan dan ditingkatkan demi melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme jelang tahun politik 2024.
BNPT, kata Taufik, perlu meningkatkan program pencegahan intoleransi dan radikalisme dengan melihat fenomena oknum masyarakat yang tidak menghormati dan menghargai hak beribadah orang lain. "Kami berharap, ada program yang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memiliki penghormatan hak untuk beribadah," jelas Taufik saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama BNPT RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Agung Budi Santoso, Menurutnya, program kesiapsiagaan nasional akan sangat berpengaruh dalam menghalau kelompok-kelompok yang berusaha mengganggu ataupun mengacaukan jalannya pemerintahan.
"Kami mendukung BNPT karena memang situasi 2023 ini sudah mulai menghangat. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu atau ingin mengacaukan jalannya pemerintahan ataupun jalan terhadap situasi untuk pergantian dari pimpinan negara ini. Ini tentunya perlu dikawal dengan tepat," ujarnya.
BNPT RI berkomitmen untuk membangun ketahanan masyarakat dari ideologi radikalisme. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel. Menurutnya langkah tersebut, diambil guna mewujudkan visi Indonesia Damai, Indonesia Tanpa Kekerasan, dan Indonesia Harmoni terutama menjelang tahun politik 2024.
Rycko menjelaskan, komitmen tersebut diimplementasikan melalui Program Pembangunan Desa Siap Siaga-Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai. "Dalam rangka membangun ketahanan desa yang toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme, kami menginisiasi hadirnya Desa Siap Siaga," ujarnya.
Terkait program Sekolah Damai, Kepala BNPT RI mengatakan bahwa Indonesia perlu memiliki sekolah yang toleran dan memiliki moderasi beragama yang baik. "Kita perlu membangun sekolah yang toleran, moderasi beragama, dan memiliki ketahanan terhadap masuknya ideologi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme," jelasnya.
