Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyoroti kesan adanya ego sektoral Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah tindakan terorisme di masyarakat. Oleh karena, setiap program BNPT, seperti Warung NKRI, Duta Damai, dan sebagainya dinilai belum terkoordinasi dengan baik dengan kementerian/lembaga lain.
“Jadi, sosialisasi program kerja BNPT ke internal lembaga pemerintah kurang, tetapi kerja sama internasionalnya luar biasa sekali,” jelas Desmond dalam Rapat Kerja bersama Kepala BNPT di Gedung Nusantara II, Lantai II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).
Meskipun demikian, Desmond mengapresiasi bahwa saat ini BNPT tidak digunakan sebagai alat lembaga politik untuk kepentingan rezim. Hal itu berbeda dengan pengalaman sebelumnya bahwa BNPT digunakan untuk proyek politik untuk kepentingan penguasa. “Alhamdulillah BNPT tidak digunakan sekarang sebagai alat lembaga politik, tapi sekarang digunakan untuk proyek isu (internasional),” jelas Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.
Di sisi lain, Desmond juga mempertanyakan dasar penangkapan Munarman sebagai tersangka dugaan tindak pidana terorisme. Kejelasan tersebut terkait apakah Munarman ditangkap karena menjadi bagian dari organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang sudah dinyatakan oleh pemerintah, atau karena yang bersangkutan memang menjadi teroris itu sendiri.
“Ini yang belum jelas bagi saya. Apakah karena FPI ditetapkan pemerintah organisasi terlarang dan Munarman masih mengibarkan bendera FPI lalu disebut dia teroris? kalau tuduhan di pengadilan, begitu. Saya kaget kalau begitu,” tambah legislator dapil Banten II tersebut.
Padahal, Desmond meyakini Munarman tidak lakukan kejahatan terhadap negara yang perlu dibuktikan dengan catatan hukum. Jika pun Munarman melakukan kerugian negara yang bersifat terorisme maka harus dihukum seadil-adilnya. “Jadi, ini tolong catatan saya ini ditanggapi oleh BNPT. Apakah karena dia teroris yang sudah ditetapkan pemerintah, atau karena dia memiliki jaringan teroris?” tanya Desmond.
Diketahui, selain membahas isu, Rapat Kerja Komisi III dengan BNPT kali ini juga meminta penjelasan mengenai evaluasi Kinerja dan capaian target di tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp442.759.764.000; roadmap Tahun 2022, program prioritas, dan strategi dalam capaiannya dgn anggaran sebesar Rp453.867.874.000; dan tindak Lanjut Kesimpulan RDP pada tanggal 15 September 2021 lalu.
