Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan reformasi birokrasi pada lima tahun kepemimpinannya yang akan datang. Bahkan lembaga yang dianggap tidak efektif dan efisien terancam dihilangkan.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato kebangsaan bertajuk Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu 14 Juli 2019.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang turut hadir dalam acara tersebut, menyinggung gaya kepemimpinan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang menghidupkan kembali wakil camat. Padahal di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, jabatan itu dikosongkan.
"Sekarang wakil camat ada. Ini yang sedikit menghambat. Karena apa, menjadikan dua matahari di satu kecamatan. Nah model-model seperti ini yang harus dipotong," ucap Prasetyo di SICC, Bogor, Minggu.
Menurut Prasetyo, peniadaan wakil camat di Jakarta pada era sebelumnya dinilai bagus memangkas birokrasi. Politikus PDIP itu heran, kenapa Anies menghidupkan jabatan itu lagi.
"Waktu itu zaman sebelumnya, wakil camat hilang. Bagaimana frontline pemerintah daerah, bagaimana pendapatan daerah, itu kan frontline-nya lurah. Pak Lurah ditekan, dipotong birokrasi itu. Tapi sekarang tidak lagi. Enggak tahu ini apa dan untuk apa, saya enggak ngerti. Apakah untuk eselonnya?," ucapnya.
Secara pribadi, Prasetyo mengaku tak sependapat dengan jabatan wakil camat yang kembali diaktifkan. Dia berpendapat, penghilangan jabatan itu mampu memangkas panjangnya birokrasi di tingkat kecamatan.
"Itu harus dipotong dan biarkan camat dan sescamnya (sekretaris camat) yang kerja. Dan enggak perlu ada wakil camat lagi," katanya.
Akan Temui Anies
Karena itu, dia berniat menemui Anies untuk membicarakan keputusan tersebut agar bisa selaras menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Terlebih agar mempermudah proses investasi di DKI Jakarta.
"Saya akan berdiskusi dengan gubernur nanti. Pemerintah daerah, legislatif dan eksekutif, supaya mudah bagaimana orang berani berinvestasi di Jakarta. Apalagi Jakarta sebagai Ibu Kota negara," ujar Prasetyo memungkasi.
