Berita terkait

25 Agustus 2014. Inilah.com. DPD Serahkan 25 Orang Calon Anggota BPK ke DPR

Peserta Seleksi (67 orang):
61. Usman Abdhali Watik
62. Wahju K. Tumakaka
63. Widi Wijaya Gitaputra
64. Yudi Carsana
65. Yusran Basri Hasanuddin
66. Zindar Kar Marbun
67. Zulbahri

Peserta Seleksi Calon Anggota BPK 2009-2014:Hening Tyastanto1. Hakim Tinggi Adhoc TIPIKOR di Pengadilan Tinggi Jawa Barat (2011 – sekarang)2. BPK RI (1979 – 2011) Direktorat Konsultasi Hukum & Kepaniteraan Kerugian Negara

Profil Peserta Seleksi Calon Anggota BPK 2014-2019

Hening Tyastanto
Foto salah? Beritahu kami...
Hening Tyastanto , SH., CN.
Tpt./tgl.lahir/umur: Jakarta/ 10 1952/62 tahun
Pekerjaan 2 Tahun Terakhir:

1. Hakim Tinggi Adhoc TIPIKOR di Pengadilan Tinggi Jawa Barat (2011 – sekarang)
2. BPK RI (1979 – 2011) Direktorat Konsultasi Hukum & Kepaniteraan Kerugian Negara

Riwayat Pekerjaan:

- Hakim Tinggi Adhoc TIPIKOR di Pengadilan Tinggi, Jawa Barat, Bandung ( 2011 – Sekarang)
- Badan Pemeriksa Keuangan (1979 – 2011) :
1. Auditor, Auditorat Lembaga Negara
2. Direktur Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara (2010 – 2011)
3. Eselon II Inspektur Pengawasan Khusus pada Inspektorat Utama Pengawasan dan Khusus (2007 – 2010)
4. Eselon II Inspektur Pengawas Kerugian Negara pada Inspektorat Utama Pengawasan dan Khusus (2006 – 2007)
5. Eselon III Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Perundang-Undangan (2004 – 2006)
6. Eselon III Kepala Bagian Evaluasi pada PUSDIKLAT (2000 – 2004)
7. Eselon IV Kepala Seksi pada Sub Auditorat Kepolisian Negara (1997 – 2000)
8. Eselon IV Kepala Sub Bagian pada Biro Umum (1996 – 1997)
9. Eselon IV Auditor Inspektorat Pembantu Kepegawaian pada Inspektur Utama Pengawasan (1993 – 1996)
10. Auditor Auditorat E (Pemeriksa Dept. Pertanian/ Perkebunan) (1989 – 1993)
11. Staff Administrasi Umum Auditorat B (Pemeriksa TNI/ POLRI) (1982 – 1989)

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta (Lulus 1978)
- Spesialis Notaris, Universitas Indonesia, Jakarta (Lulus 1996)

Masukan Masyarakat

Masukan bagi DPR-RI (paling lambat: 3 September 2014 pukul 16.00) >>>