Wakil Ketua DPR Fadli Zon menduga ada motif politik dari pemerintah di balik pencairan dana bantuan sosial (bansos) pada Januari 2019 yang mencapai Rp15,1 triliun.
"Ya udah pasti ada satu motif. Tidak bisa dipungkiri, kalau tidak salah, kalau orang melihatnya ini termasuk motif politik," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/2).
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran Bansos tahun ini mencapai Rp15,1 triliun, meningkat 182,9 persen atau hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp5,3 triliun.
Fadli menyatakan kebijakan populer seperti dana Bansos kerap kali muncul ketika musim pemilu tiba. Ia menyatakan kebijakan bantuan langsung itu menjadi andalan pemerintah untuk meraih simpati masyarakat ketika musim pemilu berlangsung.
"Jadi ini kam sering kali terjadi, jelang pemilu dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang populer, bantuan-bantuan langsung," kata dia.
Lebih lanjut, Politikus Partai Gerindra itu menyatakan kebijakan itu tak perlu diambil apabila presiden Joko Widodo, yang kembali maju di Pilpres 2019 masih dipercaya oleh masyarakat.
Sebab, kata dia, Pemilu 2019 merupakan sarana bagi para paslon untuk meraih kepercayaan dan memenangkan hati rakyat.
"Ini kan persoalan winning heart and mind, bagaimana memenangkan hati dan pikiran rakyat. Seharusnya hati dan pikiran rakyat itu jangan dibeli," kata dia.
Fadli meminta agar dana Bansos tak seharusnya disalurkan berdekatan dengan momentum Pilpres. Ia menyatakan dana Bansos sudah sepatutnya disalurkan untuk masyarakat tanpa menunggu adanya momentum politik. "Kalau itu merupakan hak rakyat yang diberikan sejak awal, jangan diujung-ujung aja," kata dia.
