Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan akan menanyai Komisi Hukum DPR mengenai alasan penundaan penetapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hingga setelah reses Maret 2019. "Saya akan cek reason daripada penundaan itu,” kata Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.
Bambang berpendapat hasil seleksi hakim MK bisa diumumkan dalam rapat paripurna DPR pada Rabu lusa, 13 Februari 2019. “Sebagai pimpinan DPR mengharapkan besok di paripurna terakhir sudah bisa ditetapkan hakim MK yang baru."
Komisi Hukum sebelumnya menyatakan bakal mengumumkan penetapan dua hakim MK pada Kamis malam, 7 Februari setelah uji kepatutan dan kelayakan rampung dan dilanjutkan rapat pleno. Penawaran jadwal mundur Selasa, 12 Februari pun ditolak. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan mengatakan penetapan dua hakim baru akan dilakukan setelah reses nanti, yakni sekitar 12 Maret atas usul anggota Komisi Hukum.
Bambang tidak menghendaki pengumuman hakim konstitusi itu ditunda. Menurut dia, jadwal penetapan itu sebelumnya sudah disepakati di Badan Musyawarah DPR yakni pada masa sidang kedua ini. "Kalau memang bisa dipercepat dan dikembalikan sesuai rencana awal kami umumkan saat penutupan masa sidang besok Rabu, ya sangat baik," ujarnya.
Menurut Bambang, proses penetapan tidak memerlukan waktu lama. Masukan tim panel ahli bisa dihimpun hari ini. Politikus Partai Golkar ini pun yakin setiap partai sudah memiliki pilihan sendiri yang dititipkan melalui fraksi.
Bambang tidak memungkiri semakin cepat penetapan bakal menutup ruang lobi-lobi politik. "Kami menutup ruang tuduhan membuka lobi-lobi.”
Mantan Ketua Komisi Hukum ini mengatakan penetapan itu sebenarnya hanya persoalan ketok palu. “Menurut saya tidak ada lagi alasan yang bisa dipakai untuk menunda itu."
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond J. Mahesa tak menyanggah penundaan pengumuman hakim MK itu lantaran ada kepentingan politik dari fraksi-fraksi. "Ini dampak pertarungan kepentingan. Pasti dalam kerangka politik ya saling mengamankan agar sengketanya saling menguntungkan kedua pihak kan," kata Desmond kepada Tempo, Senin, 11 Februari 2019.
Sebelas kandidat hakim MK diseleksi Komisi Hukum DPR. Mereka akan menggantikan hakim MK Aswanto dan Wahiduddin Adams yang berakhir masa jabatannya pada 21 Maret. Namun, Aswanto dan Wahiduddin kembali mencalonkan diri dalam seleksi ini.
Sembilan calon lain ialah Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriacida, Bahrul Ilmi Yakup, Galang Asmara, Refly Harun. Kemudian Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.
