Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan penghapusan pajak kendaraan bermotor tidak akan melumpuhkan pemerintah provinsi dan kabupaten.

Ketua DPP PKS Pipin Sopian menolak anggapan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu. Menurutnya, ide PKS menghapus pajak kendaraan telah melalui kajian mendalam dan tidak akan berimbas signifikan bagi keuangan pemprov maupun pemkab.

"Ya beliau (Fahri) bisa bicara apa saja kan, tetapi beliau bilang akan terjadi shutdown terhadap pemerintah provinsi atau kabupaten, itu berlebihan, lebay,” katanya di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu, (27/11).

Dijelaskan Pipin, persentase pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor tidak mencapai 50 persen seperti yang disangkakan Fahri.

"Efeknya hanya 6 sampai 8 persen, mungkin beliau (Fahri) hanya melihat bahwa kendaraan bermotor itu tidak dibagi antara motor dengan mobil," kata Pipin.

Ditambahkan Pipin, presentase PAD tersebut tidak akan membuat pemerintah daerah merugi.

"Dari hasil kajian kami, rata-rata dari APBD ya sebesar 6 hingga 8 persen, dan itu tidak akan menyebabkan pemerintah daerah itu kolaps atau shutdown, lagipula pelayanan masyarakat itu mayoritas ada di kabupaten/kota," pungkasnya.